KABUPATEN LEBONG, BENGKULU – Sorotan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Lebong, khususnya Dinas Pertanian, kembali mencuat di ruang publik. Kali ini, kritik disampaikan oleh pengamat media sosial Handoko Tadonok melalui sejumlah unggahan di media sosial yang menyinggung persoalan distribusi pupuk bersubsidi, penunjukan Kepala Dinas Pertanian, hingga dinamika internal organisasi.
Dalam unggahan yang beredar pada Rabu (1/7/2026), Handoko mengangkat keluhan sebagian petani yang disebutnya masih mengalami kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi.
“Apa cerita banyak petani menjerit tidak ada pupuk itu. Katanya kinerja bagus, urusan pupuk aja masih klasik,” tulis Handoko.
Selain menyoroti persoalan pupuk, Handoko juga menyinggung penunjukan Kepala Dinas Pertanian yang disebut memiliki hubungan keluarga dengan Bupati Lebong. Dalam unggahannya, ia meminta pejabat tersebut memaksimalkan kinerja demi kepentingan petani.
“Mainkan peranmu sebagai adik ipar Bupati, dengan bekerja maksimal untuk petani,” tulisnya.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadi Handoko yang disampaikan melalui media sosial dan belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan maupun sistem merit dalam pengisian jabatan aparatur sipil negara.
Dalam unggahan lainnya, Handoko juga mengaku sempat berbincang dengan seseorang yang disebutnya sebagai mantan bendahara di lingkungan Dinas Pertanian. Ia mengklaim memperoleh sejumlah informasi terkait dinamika internal organisasi.
Namun demikian, hingga berita ini disusun, klaim tersebut belum dapat diverifikasi secara independen dan belum didukung dokumen maupun keterangan resmi dari pihak-pihak terkait.
Handoko juga mempertanyakan alasan pergantian bendahara serta menyinggung dugaan praktik percaloan dalam proses rekrutmen PPPK. Pernyataan tersebut merupakan klaim sepihak yang belum terbukti kebenarannya dan belum memperoleh konfirmasi dari pihak yang disebut.
Selain itu, Handoko mengingatkan para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong agar berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan kepada publik serta menjaga etika komunikasi sebagai pejabat negara.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Lebong maupun Kepala Dinas Pertanian belum memberikan tanggapan resmi atas berbagai pernyataan yang disampaikan Handoko. Redaksi telah berupaya menghubungi pihak terkait untuk memperoleh konfirmasi dan hak jawab. Apabila tanggapan resmi diterima, berita ini akan diperbarui sesuai prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik.
Belum ada komentar