LAMONGAN (Beritakeadilan, Jawa Timur) – Sejumlah Kepala Desa di Lamongan pada ahir tahun ini terpaksa gigit jari. Bagaimana tidak, meski kini sudah memasuki bulan desember tahun 2023, namun mereka belum terima dana Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Desa ( BKKPD) 40 persen dari Pemerintah Daerah Setempat.( 22/12/2023)
Selain itu lambatnya tranfer dana BKKPD tersebut kerekening Desa oleh Pemerintah kabupaten Lamongan, Hal ini membuat sebagian kades kelimpungan untuk meneruskan pembangunan didesanya harus pinjam dana talangan kepada penyedia matrial ( galangan)
Salah Satu Kepala Desa yang engan disebut namanya mengatakan, hingga hari jumat tanggal 22 bulan desember tahun 2023, ini pihaknya belum menerima cairan anggaran BKKPD dari pemerintah Daerah Lamongan.
Dia menegaskan dengan Situasi seperti ini, sangat memberatkan sejumlah pemerintah desa akibatnya banyak pekerjaan proyek pembangunan di desa – desa, menjadi terhambat karena kekurangan dana
“Menurutnya pembangunan didesa dari anggaran tersebug yang 60 persen sudah berjalan dengan baik. Nah, sekarang tinggal nunggu sisanya yang 40 persen agar bisa melanjutkan pekerjaanya, Kalau ini tidak cair, ya pembangunan yang ada didesa – desa menjadi terbekelai,” ujarnya
Sementara itu Senada yang di ungkapkan Kepala Desa lainnya Ia, mengaku dana BKKPD yang 40 persen telat dicairkan dengan kondisi ini pihaknya terpaksa menggunakan penyedia matrial untuk meneruskan pembangunannya.
“Bahkan saat ini kata dia pihak penyedia matrial sudah telpon dan chat saya terus- menerus menanyakan pelunasan, tapi tidak saya respon, karena memang uangnya belum ada,” ucapnya
Mereka berharap pemerintah Daerah kabupaten Lamongan untuk segera mencairkan dana tersebut Bahkan sampai saat ini belum ada kejelasan alasan dari pihak terkait khususnya pemerintah Daerah kabupaten Lamongan.
Diketaui Proyek pembangunan jembatan yang berada di Dusun Petak Desa Sumberbendo Kecamatan Mantup hingga kini belum selesai pengerjaannya, molor dari jadwal yang sudah ditentukan.
Pembangunan jembatan yang sumber dananya dari Dana Desa (DD) senilai Rp 457.776.000 untuk memperlancar serta meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai papan nama proyek dimulai bulan Juni dan harusnya selesai pada bulan Oktober kemarin.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lamongan M Zamroni saat dikonfirmasi terkait molornya pembangunan proyek jembatan itu, ia mengatakan, akan melihat dulu perencanaannya.
“Kita lihat dulu perencanaannya, biasanya proyek jembatan seperti itu dibangun secara bertahap. Tapi.kalau perencanaan selesai 100 persen, berarti menyalahi SPK nya,” tutur Zamroni, Kamis (07/12) sore.
Ia menjelaskan, sumber dana untuk proyek jembatan tersebut memang dikerjakan melalui anggaran dana desa tahun 2023 ini. Kalau jembatan dengan volume seperti itu jelas besar anggarannya, malah bisa lebih dari setengah miliar.
“Besok tim saya akan melihat ke lapangan untuk cek konstruksinya dulu. Proyek jembatan di Dusun Petak Desa Sumberbendo itu anggarannya sebagian juga masih belum cair,” tandasnya.
(Edi)
Belum ada komentar