KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR – Pemanggilan dua wartawan oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam) Polresta Sidoarjo pada 27 Oktober 2026 menuai keberatan dari manajemen media. Pasalnya, proses permintaan keterangan tersebut disebut tidak didahului surat resmi kepada pimpinan redaksi masing-masing media.
Persoalan ini menjadi sorotan lantaran pemeriksaan berlangsung setelah sejumlah media menerbitkan pemberitaan mengenai dugaan permintaan uang dan kekerasan terhadap tahanan di ruang Tahanan dan Barang Bukti (Tahti) Polresta Sidoarjo.
Dua wartawan yang dimintai keterangan adalah Nurudin dari OALA.id dan Ariyanto dari Selalu.id. Keduanya menjalani klarifikasi di ruang pemeriksaan Sipropam. Tiga wartawan dari media lain turut hadir untuk mendampingi dan menyaksikan proses tersebut.
Direktur PT Ruang Media Informasi (RuMI), Masrul Fajrin, yang menaungi OALA.id dan Ruang.co.id, membenarkan bahwa pihak redaksi menerima laporan dari Nurudin setelah pemeriksaan berlangsung.
“Kata laporan Pemred saya, dia (Nurudin) pada tanggal 27 Oktober kemarin menelepon redaksi dan melaporkannya pada malam hari, bahwa dia habis diperiksa oleh Propam Polresta Sidoarjo sejak sore,” ujar Masrul, Selasa (17/11/2026).
Menurut informasi yang dihimpun, para wartawan awalnya diundang dengan alasan menerima titipan surat undangan untuk lima media siber sekaligus bersilaturahmi. Namun, agenda tersebut kemudian berujung pada permintaan keterangan terhadap Nurudin dan Ariyanto.
Dalam proses klarifikasi, petugas disebut mengetik langsung pertanyaan dan jawaban kedua wartawan, meminta fotokopi KTP, serta meminta mereka menandatangani dan membubuhkan cap jempol pada dokumen hasil klarifikasi.
Pertanyaan yang diajukan tidak hanya menyangkut materi pemberitaan, tetapi juga proses kerja jurnalistik, termasuk surat konfirmasi kepada kepolisian dan distribusi berita ke sejumlah media.
Para wartawan juga mempersoalkan penggunaan istilah ‘interogasi’ dalam dokumen pemanggilan. Mereka disebut telah meminta agar istilah tersebut diubah, tetapi menurut keterangan yang disampaikan, kata itu tetap tercantum.
BERAWAL DARI PEMBERITAAN DUGAAN PEMALAKAN TAHANAN
Pemeriksaan tersebut diduga berkaitan dengan pemberitaan mengenai dugaan permintaan uang dan kekerasan terhadap tahanan di ruang Tahti Polresta Sidoarjo.
Informasi awal diperoleh dari seorang pengacara yang menangani perkara dugaan pencabulan. Pengacara tersebut menyampaikan adanya dugaan permintaan uang sebesar Rp300 ribu terhadap seorang tersangka yang sedang menjalani penahanan. Selain itu, muncul informasi mengenai dugaan kekerasan fisik apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi.
Informasi lain menyebut adanya dugaan praktik uang pengamanan antartahanan di sel Reskrim, dengan nominal masing-masing Rp400 ribu dan Rp300 ribu.
Masrul menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, dugaan uang pengamanan tersebut merupakan praktik yang dilakukan sesama tahanan, bukan pungutan yang secara langsung disebut dilakukan petugas kepolisian.
Untuk memperoleh penjelasan, Gabungan Lima Media Siber sebelumnya telah mengirimkan surat konfirmasi kepada Kapolresta Sidoarjo c.q. Kasat Tahti.
Surat bernomor 019/KONF-JURNALISTIK/X/2026 tersebut memuat pertanyaan mengenai pengetahuan Kasat Tahti atas dugaan permintaan uang, ada atau tidaknya prosedur resmi pembayaran uang oleh tahanan, serta langkah yang akan diambil apabila informasi tersebut terbukti benar.
Pengiriman surat itu menjadi bagian dari upaya konfirmasi sebelum informasi dipublikasikan. Meski demikian, kebenaran dugaan permintaan uang maupun kekerasan terhadap tahanan tetap memerlukan penelusuran lebih lanjut.
MANAJEMEN MEDIA PERSOALKAN PROSEDUR PEMANGGILAN
Masrul menyayangkan proses pemanggilan wartawannya. Menurut dia, keberatan manajemen bukan karena wartawan dimintai keterangan, melainkan menyangkut mekanisme pemanggilan dan komunikasi dengan perusahaan pers.
“Saya tanya Pemred dan semua redaktur membenarkan kalau wartawan saya bernama Nurudin habis dipanggil Propam Polresta Sidoarjo,” ungkapnya.
Berdasarkan pembahasan internal, manajemen menilai wartawannya telah melakukan upaya konfirmasi sebelum menerbitkan pemberitaan.
Pihaknya juga meminta pertanggungjawaban serta permohonan maaf tertulis dan terbuka atas perlakuan yang dialami Nurudin.
“Kami tetap meminta pertanggungjawaban dan permohonan maaf secara tertulis dan terbuka untuk dimuat di media siber kami atas perlakuan terhadap Nurudin, wartawan saya,” tegas Masrul.
Ia mempertanyakan mengapa pemanggilan tidak terlebih dahulu disampaikan melalui surat resmi kepada pimpinan redaksi. Menurutnya, komunikasi kelembagaan penting untuk menjaga hubungan profesional sekaligus menghormati independensi perusahaan pers.
Masrul juga menyatakan bahwa pemberitaan yang dipersoalkan tidak mencantumkan nama personal maupun menyebut satuan tertentu di lingkungan Polresta Sidoarjo sebagai pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
LIMA MEDIA PERTANYAKAN DASAR PEMERIKSAAN
Gabungan Lima Media Siber turut mempertanyakan dasar, tujuan, dan mekanisme klarifikasi terhadap kedua wartawan.
Sedikitnya terdapat lima persoalan yang menjadi perhatian, yakni urgensi pendataan distribusi pemberitaan, tujuan dokumentasi pertanyaan dan jawaban dalam berita acara klarifikasi, kapasitas Propam saat meminta keterangan wartawan, status kedua wartawan dalam proses tersebut, serta batas antara klarifikasi internal kepolisian dan pemeriksaan dalam ranah hukum lainnya.
Gabungan media meminta Kapolresta Sidoarjo dan Propam memberikan penjelasan terbuka mengenai persoalan tersebut. Mereka juga mendesak agar dugaan permintaan uang dan kekerasan terhadap tahanan ditelusuri secara objektif dan transparan.
PRAKTISI HUKUM: KEWENANGAN PROPAM HARUS MEMPERHATIKAN PROFESI PERS
Praktisi hukum Abdul Ghofur, SH., MH., mengakui Propam memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan internal kepolisian sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, menurutnya, pelaksanaan kewenangan tersebut tetap perlu memperhatikan kedudukan dan perlindungan profesi wartawan, terutama ketika persoalan yang dimintai keterangan berkaitan dengan aktivitas jurnalistik.
Ghofur berpandangan, apabila substansi persoalan menyangkut dugaan pelanggaran di ruang tahanan, keterangan korban dan pihak yang mengetahui langsung peristiwa tersebut perlu menjadi perhatian utama.
“Jadi mestinya kalau menurut saya ya cukup korban itu yang kemudian dipanggil. Tidak perlu kemudian teman-teman media yang dipanggil,” ujarnya, Selasa (17/11/2026).
Ia juga menilai komunikasi melalui pimpinan redaksi merupakan langkah yang patut dipertimbangkan ketika kepolisian membutuhkan keterangan wartawan terkait aktivitas jurnalistiknya.
Menurutnya, penyelesaian melalui komunikasi terbuka antara kepolisian dan perusahaan pers dapat menghindari kesalahpahaman kelembagaan.
“Tujuannya agar ada penyelesaian yang baik bagi para pihak. Tentunya harus melalui prosedur yang benar dalam penyelesaian yang sebaik-baiknya atau yang terbaik bagi para pihak,” pungkasnya.
UU PERS DAN PUTUSAN MK PERKUAT PERLINDUNGAN WARTAWAN
Kemerdekaan pers dijamin melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 4 ayat (3) menjamin hak pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
Sementara itu, Pasal 4 ayat (4) mengatur hak tolak wartawan untuk melindungi identitas narasumber yang harus dirahasiakan. Adapun Pasal 18 ayat (1) mengatur ancaman pidana bagi pihak yang dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
Perlindungan hukum terhadap wartawan juga diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 19 Januari 2026.
Dalam putusan tersebut, MK memberikan penegasan terhadap Pasal 8 UU Pers. Penerapan sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan yang menjalankan profesinya secara sah hanya dapat dilakukan setelah mekanisme hak jawab, hak koreksi, serta penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik melalui pertimbangan dan upaya penyelesaian Dewan Pers tidak mencapai kesepakatan.
Putusan tersebut memperkuat mekanisme perlindungan hukum bagi wartawan, sekaligus menegaskan pentingnya penyelesaian persoalan produk jurnalistik melalui mekanisme pers.
Meski demikian, kemerdekaan pers bukan berarti wartawan kebal hukum. Setiap jurnalis tetap berkewajiban menjalankan tugas secara profesional, mengutamakan akurasi, verifikasi, keberimbangan, dan mematuhi Kode Etik Jurnalistik. Pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan juga memiliki hak untuk menggunakan mekanisme hak jawab, hak koreksi, maupun mengadukan persoalan kepada Dewan Pers.
DUGAAN DI RUANG TAHTI MENUNGGU PENJELASAN
Di tengah polemik pemeriksaan dua wartawan, substansi pemberitaan mengenai dugaan permintaan uang dan kekerasan terhadap tahanan tidak boleh terabaikan.
Kebenaran dugaan permintaan uang Rp300 ribu, informasi mengenai kekerasan fisik, serta praktik uang pengamanan antartahanan masih membutuhkan penelusuran dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
Ruang tahanan merupakan tempat seseorang berada dalam penguasaan aparat penegak hukum. Karena itu, setiap informasi mengenai dugaan penyimpangan di dalamnya perlu ditindaklanjuti secara objektif dan transparan, termasuk dengan memastikan perlindungan terhadap hak dan keselamatan tahanan.
Di sisi lain, proses permintaan keterangan terhadap wartawan juga harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum tanpa mengabaikan kemerdekaan pers.
Gabungan Lima Media Siber menegaskan tidak pernah meminta wartawan memperoleh kekebalan hukum maupun perlakuan istimewa. Mereka mempersoalkan mekanisme pemeriksaan dan meminta kejelasan mengenai dasar serta tujuan pemanggilan.
Hingga berita ini disusun, redaksi masih menunggu penjelasan resmi Kapolresta Sidoarjo dan Sipropam mengenai proses klarifikasi terhadap kedua wartawan, sekaligus tanggapan atas dugaan yang menjadi materi pemberitaan.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Polresta Sidoarjo maupun seluruh pihak terkait demi menjaga prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan.
Pers bukan musuh polisi. Kritik bukan serangan terhadap institusi. Keterbukaan dan transparansi justru menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Belum ada komentar