JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA–Putusan PTDH akhirnya dijatuhkan oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap anggota Polri berinisial EHS. Sidang yang berlangsung selama sembilan jam penuh, dari pukul 09.00 hingga 18.00 WIB pada Selasa (17/11/2026) di Ruang Sidang Biro Pertanggungjawaban Profesi, Divpropam Polri, berakhir dengan sanksi terberat. EHS dinyatakan bersalah melakukan pemufakatan terkait akses ilegal berupa penyadapan yang menggunakan sarana dan teknologi milik institusi secara tidak profesional dan melanggar prosedur baku. Dua sanksi langsung dibacakan komisi sidang: pernyataan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela, serta pemberhentian tidak dengan hormat dari keanggotaan Polri.
Keputusan ini bukan diambil secara sembarangan. Sidang dipimpin langsung oleh Komjen Pol. Dr. Hendro Pandowo, M.Si., dan mendengarkan keterangan dari sembilan orang saksi. Bahkan EHS diberi hak penuh untuk menghadirkan satu saksi yang meringankan atas permintaannya sendiri, sekaligus menyampaikan pembelaan secara langsung. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, putusan bersandar kuat pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 beserta ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026. Polri menegaskan bahwa penindakan internal ini merupakan bukti nyata pelaksanaan program “Bersih ke Dalam” yang terus didorong pimpinan tertinggi institusi.
Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, Karo Penmas Divhumas Polri, menyampaikan bahwa Polri tidak menutup kemungkinan bagi siapa pun yang ingin membela haknya. EHS secara resmi telah menyatakan mengajukan banding atas putusan tersebut. Mekanisme selanjutnya akan berjalan sesuai aturan yang berlaku: Komisi Banding akan segera dibentuk untuk memeriksa dan memutus permohonan tersebut. Polri juga menegaskan asas kesetaraan di hadapan hukum berlaku mutlak. Tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa, terlepas dari pangkat maupun jabatan seseorang. Setelah proses kode etik selesai, EHS akan diserahkan kembali ke Bareskrim Polri untuk menjalani proses hukum pidana yang sedang berjalan.
Pengawalan proses persidangan juga dilakukan oleh Komisi Pengawas Polri (Kompolnas). Mohammad Choirul Anam, S.H., salah satu komisioner yang menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir, memberikan penilaian positif terhadap mekanisme yang berlangsung. “Kami melihat mekanisme yang berlangsung tadi sudah berjalan sesuai dengan aturan. Kompolnas menilai kredibilitas mekanisme persidangan yang diselenggarakan hari ini tetap terjaga,” ujarnya. Ia juga mencatat adanya pernyataan penyesalan dan permohonan maaf yang disampaikan langsung oleh EHS di tengah proses persidangan, meskipun keputusan untuk mengajukan banding tetap diambil.
Kisah penegakan disiplin internal ini belum selesai sepenuhnya. Polri juga mengonfirmasi bahwa sidang kode etik terhadap pihak lain yang terhubung dalam kasus ini, berinisial LSP, direncanakan akan digelar pada pekan depan. Jadwal pasti akan diumumkan segera setelah kesiapan tim pemeriksa dipastikan. Polri berharap masyarakat dan media terus memberikan dukungan sekaligus pengawasan. Langkah pembenahan ini memang membutuhkan kebersamaan — bukan sekadar dari dalam institusi, melainkan juga melalui kontrol sosial yang terbuka, objektif, dan konstruktif dari seluruh elemen bangsa.

Belum ada komentar