SIDOARJO, JAWA TIMUR – Aktivitas usaha pemotongan ayam di wilayah Kalitengah RT 04 RW 01, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, menjadi perhatian masyarakat. Selain beroperasi hingga dini hari, usaha tersebut juga disorot terkait dugaan pembuangan limbah ke sungai dan pemanfaatan lahan yang diinformasikan berada di kawasan sempadan sungai.
Informasi yang dihimpun awak media dari warga sekitar menyebutkan, aktivitas pemotongan ayam berlangsung mulai malam hingga dini hari.
“Biasanya bukanya mulai jam 9 malam sampai jam 3 dini hari,” ungkap seorang warga kepada awak media, Jumat (13/11/2026).
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pengelolaan usaha di tengah lingkungan permukiman, terutama menyangkut kebersihan, sisa produksi, potensi bau, dan kenyamanan masyarakat.
Saat melakukan penelusuran, awak media mendapati aktivitas pemotongan ayam masih berlangsung. Sejumlah pekerja terlihat menjalankan kegiatan produksi seperti biasanya.
Dugaan Limbah Pemotongan Ayam Masuk Aliran Sungai
Di balik aktivitas tersebut, pengelolaan limbah menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.
Berdasarkan pantauan di lapangan, awak media mendapati dugaan limbah hasil pemotongan ayam dibuang langsung ke aliran sungai. Temuan ini perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan pengujian kualitas air oleh instansi berwenang.
Secara teknis, limbah cair pemotongan ayam termasuk limbah cair organik yang berpotensi mengandung bahan pencemar dengan beban organik tinggi. Sumbernya dapat berupa darah, air bekas pencucian, kotoran, bulu, sisa jaringan, hingga material organik lainnya.
Apabila dibuang tanpa pengolahan, kandungan bahan organik tersebut berpotensi meningkatkan beban pencemaran air, menimbulkan bau tidak sedap, serta mengganggu kualitas lingkungan dan kehidupan biota perairan.
Karena itu, keberadaan saluran pembuangan, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), dan mekanisme penanganan limbah padat perlu diperiksa. Termasuk memastikan apakah seluruh limbah telah melalui proses pengolahan sebelum dilepaskan ke lingkungan.
Status Pemanfaatan Lahan Dipertanyakan
Persoalan lainnya adalah keberadaan bangunan usaha yang diinformasikan berada di kawasan sempadan sungai.
Kawasan sempadan sungai memiliki fungsi perlindungan dan pengamanan sungai. Pemanfaatannya harus memperhatikan ketentuan tata ruang, penetapan garis sempadan, serta kewenangan pengelolaan sumber daya air.
Karena itu, perlu dipastikan apakah lokasi usaha benar-benar masuk kawasan sempadan sungai berdasarkan penetapan instansi berwenang.
Jika terbukti berada di kawasan tersebut, legalitas pemanfaatan lahan, keberadaan bangunan, dan kesesuaian kegiatan usaha perlu diperiksa. Termasuk siapa pihak yang menguasai lahan, dasar pemanfaatannya, serta kemungkinan adanya dokumen persetujuan atau perjanjian penggunaan lahan.
Empat Media Siber Layangkan Surat Konfirmasi
Upaya memperoleh penjelasan dari pengelola telah dilakukan pada 5 November 2026. Saat mendatangi lokasi untuk menemui pemilik usaha, salah seorang karyawan menunjuk ke arah sebuah rumah.
Awak media kemudian mendatangi rumah tersebut. Namun, seseorang yang ditemui dan mengaku bernama Saiful menyampaikan bahwa pemilik usaha sedang bepergian ke Malang.
Tidak berhenti pada penelusuran lapangan, Gabungan Empat Media Siber kemudian melayangkan surat konfirmasi bersama bernomor 001/KONF-GAB/IV-MEDIA/XI/2026 pada tanggal yang sama.
Surat tersebut ditujukan kepada pemilik maupun pengelola usaha dengan meminta penjelasan mengenai empat persoalan.
Pertama, legalitas dan perizinan usaha, meliputi Nomor Induk Berusaha (NIB), kesesuaian tata ruang, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta dokumen persetujuan lingkungan.
Kedua, status penguasaan dan pemanfaatan lahan yang diinformasikan berada di kawasan sempadan sungai, termasuk dasar hukum penggunaan lahan dan kemungkinan perjanjian sewa-menyewa.
Ketiga, mekanisme pengelolaan limbah pemotongan ayam, mulai dari darah, kotoran, bulu, air bekas pencucian, hingga sisa produksi lainnya.
Keempat, dugaan pembuangan limbah hasil pemotongan ayam langsung ke sungai.
Namun, hingga berita ini ditayangkan, pemilik maupun pengelola usaha belum memberikan jawaban atau tanggapan resmi atas surat konfirmasi tersebut.
DLH Diharapkan Turun Tangan
Persoalan ini membutuhkan perhatian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan instansi yang memiliki kewenangan terhadap pengelolaan sungai.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sidoarjo diharapkan memeriksa sistem pengelolaan limbah usaha tersebut. Pemeriksaan perlu mencakup keberadaan dan fungsi IPAL, saluran pembuangan, pengelolaan limbah padat maupun cair, serta pengambilan sampel air untuk mengetahui kualitas lingkungan di sekitar lokasi.
Salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan dan hanya disebut berinisial M berharap instansi terkait segera memeriksa aktivitas usaha tersebut, terutama menyangkut pemanfaatan tanah pengairan dan sistem pembuangan limbah.
“Jangan sampai kegiatan usaha berjalan, tetapi lingkungan dan warga yang harus menanggung dampaknya. Harapannya ada pemeriksaan dan penanganan supaya limbah tidak terus dibuang langsung ke sungai,” pungkasnya.
Pada prinsipnya, kegiatan usaha merupakan bagian dari aktivitas ekonomi yang patut mendapatkan ruang untuk berkembang. Namun, aktivitas tersebut harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap peraturan, perlindungan lingkungan, dan penghormatan terhadap hak masyarakat.
Sebab, sungai bukan tempat pembuangan limbah usaha. Perlindungan lingkungan dan kepatuhan hukum merupakan tanggung jawab setiap pelaku kegiatan usaha.
Belum ada komentar