Bojonegoro Raih Penghargaan Halal Metric UB, Setyo Wahono Tekankan Daya Saing UMKM

Bojonegoro Raih Penghargaan Halal Metric UB, Setyo Wahono Tekankan Daya Saing UMKM
beritakeadilan.com,

MALANG, JAWA TIMUR – Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menerima penghargaan dari Halal Metric Universitas Brawijaya dalam ajang Indonesia Halal Ecosystem Summit & UB Halal Metric Award 2026, Selasa, 5 Mei 2026. Acara berlangsung di Auditorium Algoritma, Gedung FILKOM Universitas Brawijaya.

Penghargaan itu diberikan atas dinilai adanya percepatan sertifikasi halal bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri di Bojonegoro. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dengan kategori Gold HE, Silver Policy, dan Bronze ICPE.

Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Widodo, menyebut kampusnya terus mendorong penguatan riset halal. Universitas ini, kata dia, menjadi perguruan tinggi pertama yang memiliki laboratorium halal terakreditasi ISO 17025 dan diakui Komite Akreditasi Nasional. Selain itu, Universitas Brawijaya juga telah memiliki Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) serta mengembangkan berbagai inovasi teknologi, mulai dari sistem deteksi hingga informasi halal.

“Halal bukan semata isu konsumsi umat Islam, melainkan bagian dari ekosistem industri nasional dan global,” ujar Widodo. Ia menambahkan, pendekatan halal mencakup aspek higienitas, keamanan, serta nilai kemanusiaan yang lebih luas.

Setyo Wahono menilai penghargaan tersebut sebagai hasil dari kerja kolektif antara pemerintah daerah dan pelaku usaha. Menurut dia, sertifikasi halal kini telah bergeser menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan daya saing produk.

“Ini bukan hanya soal aspek religius, tetapi standar kualitas dan kekuatan pemasaran,” ujarnya.

Ia menambahkan, kepemilikan sertifikat halal membuka peluang pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional, sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi konsumen.

Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, menyebut capaian ini sebagai validasi atas arah kebijakan yang ditempuh pemerintah daerah. Program peningkatan kapasitas UMKM, kata dia, tidak lagi berhenti pada slogan.

“UMKM naik kelas harus menjadi kenyataan,” katanya.

Ia juga mengingatkan pelaku usaha untuk menjaga konsistensi kualitas produk serta mendorong pelaku usaha lain agar mengikuti proses sertifikasi halal.

Belum ada komentar