KABUPATEN BOJONEGORO, JAWA TIMUR – Integritas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bojonegoro kini tengah berada di ujung tanduk. Aroma tak sedap mengenai dugaan praktik kongkalikong dalam proyek pengadaan bibit mulai menyeruak, menyeret nama oknum Kepala Bidang (Kabid) Perkebunan, Ida Yuliastuti.
Ia dituding menjadi aktor di balik “permainan” fee proyek yang melibatkan sejumlah penyedia jasa. Berdasarkan investigasi dan informasi yang dihimpun dari sumber internal, setiap proyek pengadaan bibit disinyalir menjadi ladang bancakan bagi oknum pejabat untuk meraup keuntungan pribadi.
Sumber terpercaya yang meminta identitasnya dirahasiakan membeberkan bahwa praktik bagi-bagi keuntungan ini sudah menjadi rahasia umum di lingkungan DKPP.
“Setiap ada pengadaan bibit, pasti ada fee yang masuk. Itu sudah seperti pola,” ujar sumber tersebut dengan nada tegas. Selasa (14/4/2026).
Tak hanya soal uang, modus yang dijalankan tergolong sistematis. Oknum Kabid tersebut diduga sengaja menyeleksi penerima bantuan yang “penurut” atau mudah diajak berkompromi. Tujuannya jelas: agar distribusi bibit bisa melenggang tanpa harus terbentur prosedur administrasi yang ketat.
Dampak dari dugaan korupsi ini sangat fatal. Program pembibitan yang seharusnya menjadi tumpuan harapan petani, justru berjalan tanpa arah. Minimnya pembinaan, ketiadaan sistem penangkaran yang terstruktur, hingga nihilnya akses pemasaran membuat bantuan bibit tersebut tak ubahnya sekadar proyek gugur kewajiban.
“Bibit diberikan begitu saja, selesai. Tidak ada pendampingan, tidak ada kontrol. Jadi programnya terkesan hanya formalitas,” tambah sumber tersebut mengeluhkan minimnya pengawasan dari dinas.
Di sisi lain, munculnya isu ini membuat pihak Pemerintah Desa (Pemdes) mulai angkat bicara guna menghindari bola panas. Kepala Desa Dander, Jupri, secara tegas menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki andil dalam sengkarut program tersebut.
“Pemdes tidak ikut dalam program itu,” tegas Jupri.
Ia mengklarifikasi bahwa selama ini hanya ada tiga entitas yang diketahui mengelola kegiatan pembibitan di wilayah Dander, yakni Perhutani, Popobo, dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
Hingga saat ini, Ida Yuliastuti selaku Kabid Perkebunan DKPP Bojonegoro masih bungkam dan belum memberikan klarifikasi resmi terkait tudingan miring yang mengarah kepadanya.
Kini, publik Bojonegoro menaruh harapan besar pada ketegasan Pemerintah Kabupaten untuk segera turun tangan. Transparansi dan pengusutan tuntas menjadi harga mati agar kesejahteraan petani tidak terus-menerus dikorbankan demi nafsu serakah oknum pejabat.
Belum ada komentar