Longsor Bojonegoro Ancam Warga, Pemerintah Desa Lamban Bertindak

Kali Grogolan yang tergerus air hingga berpotensi longsor
beritakeadilan.com,

KABUPATEN BOJONEGORO, JAWA TIMUR–Warga Desa Ngunut, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, kini hidup dalam kecemasan. Ancaman longsor Bojonegoro di bantaran Kali Grogolan semakin nyata. Retakan tanah dan gerusan arus sungai kian memperparah kondisi. Laeman, warga RT 11, mengaku resah melihat tanah di belakang rumahnya terus terkikis.

“Sudah saya laporkan berkali-kali ke pemdes, tapi belum ada tindak lanjut sampai sekarang,” keluhnya. Ketakutan warga memuncak saat hujan turun dengan intensitas tinggi. Tebing sungai yang rapuh dikhawatirkan runtuh sewaktu-waktu. Ancaman ini bukan hanya soal kerugian materiil, tetapi juga keselamatan jiwa. Warga berharap pemerintah desa segera bertindak sebelum bencana benar-benar terjadi.

Camat Dander, Teguh Wibowo, mengaku telah menerima laporan dan meninjau lokasi. Menurutnya, penanganan tidak bisa dilakukan tanpa prosedur administrasi resmi. Bantuan berupa kerangka besi penahan longsor dan penanaman bambu hanya bisa diberikan jika ada pengajuan dari pemerintah desa.

“Harus ada pengajuan dari pemdes. Nantinya bantuan yang bisa diberikan berupa kerangka besi untuk penahan longsor dan penanaman bambu,” jelasnya. Sayangnya, Kepala Desa Ngunut, Suwarno, mengakui belum mengajukan proposal bantuan ke Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Alam (DPU SDA). Ia beralasan belum sempat mengurus administrasi. “Belum sempat, besok saya suruh buat ke DPU SDA,” ujarnya singkat.

Lambannya respons ini menimbulkan pertanyaan besar tentang keseriusan pemerintah desa menjaga keselamatan warganya. Warga menilai ancaman longsor Bojonegoro tidak bisa ditunda penanganannya. Masyarakat Desa Ngunut berharap pemerintah desa segera bergerak cepat. Mereka menuntut tindakan nyata, bukan sekadar janji. Ancaman longsor di Kali Grogolan harus ditangani segera agar tidak menelan korban. Berita ini menyoroti keresahan warga Desa Ngunut atas ancaman longsor Bojonegoro yang belum ditangani serius oleh pemerintah desa. Lambannya respons birokrasi menimbulkan kekecewaan dan rasa takut. Publik menunggu langkah cepat agar bencana tidak benar-benar terjadi.

Belum ada komentar