KABUPATEN BOJONEGORO, JAWA TIMUR –Kerusakan jalan penghubung Desa Ngasem–Jampet yang baru dibangun pada Tahun Anggaran 2025 kini menjadi perhatian serius. Amblesnya bahu jalan bukan sekadar kerusakan biasa, melainkan indikasi kegagalan struktur yang memperkuat dugaan lemahnya perencanaan teknis dan pengawasan konstruksi. Visual di lapangan menunjukkan turap penahan tanah runtuh, material batu dan tanah bergeser, serta tiang penerangan miring akibat pergerakan tanah. Kondisi ini tidak lazim terjadi pada infrastruktur berusia satu tahun, sehingga menimbulkan pertanyaan besar tentang kualitas perencanaan proyek.
Warga Kecewa, Infrastruktur Tidak Tahan Lama
Sejumlah warga mengaku kecewa. Hardiono, warga setempat, menilai pengerjaan proyek sejak awal tidak memenuhi standar teknis. “Baru tahun kemarin dibangun, tapi sekarang sudah ambles. Dulu pengerjaannya terkesan asal-asalan,” ujarnya.
Kerusakan yang menyentuh elemen struktural memperkuat dugaan bahwa masalah bukan sekadar faktor alam, melainkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan proyek yang patut dipertanyakan.
Pemerintah Desa dan Pemkab Angkat Bicara
Kepala Desa Ngasem, Suhartono, menyebutkan laporan kerusakan sudah disampaikan sebulan lalu. Menurutnya, perbaikan telah masuk dalam rencana anggaran pemerintah kabupaten. Namun, Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga hanya melakukan penanganan darurat. Kabid Jalan, Iwan Maulana, menjelaskan bahwa bronjong penahan tanah dipasang dengan anggaran sekitar Rp400 juta. Langkah ini dinilai belum menyentuh akar masalah, karena kerusakan mengarah pada kegagalan struktur.
DPRD Dorong Audit Teknis
Sorotan juga datang dari DPRD Bojonegoro. Anggota Komisi D, Sukur Priyanto, menegaskan perlunya penyelidikan menyeluruh. “Harus diketahui dulu alasannya. Apakah karena faktor alam, kesalahan perencanaan, atau memang ada kekeliruan teknis dalam pengerjaan,” tegasnya. Audit teknis berbasis bukti menjadi kebutuhan mendesak. Investigasi harus menelusuri rantai proses mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan proyek.
Evaluasi Transparan Jadi Harapan Warga
Kasus ini menegaskan persoalan laten pembangunan infrastruktur daerah: orientasi pada penyelesaian fisik jangka pendek tanpa jaminan kualitas. Jika terbukti ada ketidakadilan teknis, dampaknya bukan hanya pemborosan anggaran, tetapi juga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pembangunan.
Warga berharap penanganan tidak berhenti pada solusi sementara, melainkan diikuti evaluasi menyeluruh yang transparan dan akuntabel. Jalan desa bagi mereka bukan sekadar proyek, melainkan infrastruktur vital yang menopang kehidupan ekonomi dan sosial sehari-hari.
Belum ada komentar