KABUPATEN BOJONEGORO, JAWA TIMUR – Klaim kesiapan layanan kesehatan kembali disampaikan BPJS Kesehatan menjelang arus mudik Lebaran 2026. Namun di tengah pernyataan tersebut, berbagai persoalan yang selama ini dikeluhkan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) seperti antrean panjang, keterbatasan kamar rawat inap, hingga status kepesertaan nonaktif masih menjadi tanda tanya publik.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro, Wahyu Giyanto, menyatakan bahwa peserta JKN tetap bisa mengakses layanan kesehatan di seluruh Indonesia selama masa libur Lebaran, tanpa dibatasi domisili.
“Peserta JKN tetap dapat mengakses layanan kesehatan di mana pun berada selama masa mudik,” ujarnya dalam konferensi pers di Bojonegoro, Jumat (13/3/2026).
BPJS Kesehatan juga menyebut telah menyiapkan berbagai fasilitas pendukung, seperti posko kesehatan di delapan titik jalur mudik nasional.
Posko tersebut menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan dasar, obat-obatan, hingga ambulans bagi pemudik yang membutuhkan.
Namun bagi sebagian masyarakat, pernyataan kesiapan tersebut belum tentu menjawab persoalan utama yang kerap terjadi di lapangan.
Tidak sedikit peserta JKN yang mengeluhkan rumitnya prosedur rujukan, lamanya antrean pelayanan, hingga keterbatasan fasilitas kesehatan yang menerima pasien BPJS saat kondisi ramai.
Ironisnya, di tengah klaim kesiapan layanan, BPJS justru kembali mengingatkan peserta untuk memastikan status kepesertaan mereka aktif sebelum mudik. Bagi sebagian warga, imbauan tersebut dianggap sebagai pengingat lama yang justru mencerminkan masih rapuhnya sistem administrasi JKN.
“Kalau memang sistemnya sudah kuat, seharusnya persoalan status aktif ini tidak terus muncul setiap tahun,” ujar Hadi Nugroho (60), warga Bojonegoro, Sabtu (14/3/2026).
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, Ninik Susmiati, menyatakan pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai fasilitas kesehatan untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat selama libur Lebaran.
Menurutnya, saat ini Kabupaten Bojonegoro memiliki 11 rumah sakit, 35 puskesmas, 42 klinik, serta ratusan fasilitas kesehatan desa yang disiagakan selama masa mudik. Selain itu layanan darurat melalui PSC 119 juga disiapkan untuk merespons kejadian kegawatdaruratan.
Meski demikian, keberadaan fasilitas kesehatan tersebut belum sepenuhnya menjamin pelayanan berjalan mulus.
Pada momen libur panjang sebelumnya, sejumlah pasien masih mengeluhkan sulitnya mendapatkan kamar rawat inap, terutama bagi peserta JKN.
Di tengah meningkatnya mobilitas jutaan pemudik, masyarakat berharap pelayanan kesehatan tidak hanya siap secara administratif, tetapi juga benar-benar responsif, cepat, dan tanpa diskriminasi bagi seluruh peserta JKN.
Belum ada komentar