KEDIRI, JAWA TIMUR – Dukungan terhadap kedudukan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang tetap berada langsung di bawah Presiden terus menguat. Tidak hanya datang dari kalangan masyarakat sipil dan pemerhati hukum, suara tegas juga disampaikan tokoh agama nasional.
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Muhammad Anwar Iskandar menilai, posisi Polri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden merupakan formulasi paling ideal dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pernyataan tersebut disampaikan seiring disetujuinya delapan poin Percepatan Reformasi Polri dalam Rapat Paripurna Ke-12 DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026, Rabu (28/01/2026). Salah satu poin strategisnya menegaskan bahwa Polri tetap berada di bawah Presiden dan tidak berbentuk kementerian.
KH Anwar Iskandar menegaskan, baik secara konstitusional maupun praktik ketatanegaraan, posisi Polri saat ini sudah berada pada jalur yang benar. Menurutnya, masyarakat telah merasakan langsung kemanfaatan dari struktur tersebut, terutama dalam menjaga keamanan nasional dan memberikan pelayanan hukum kepada rakyat.
“Posisi Polri sudah sangat ideal. Kita semua sudah merasakan kemanfaatan dan kemaslahatan yang baik dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum di NKRI,” ujar KH Anwar Iskandar.
Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amien dan Pondok Pesantren Assa’idiyah di Kota Kediri itu juga menilai, Polri membutuhkan ruang gerak yang independen, namun tetap berada dalam kontrol Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara.
Baca lainnya :
Menurut Ketua Umum MUI, apabila Polri berada di bawah kementerian, terdapat potensi tarik-menarik kepentingan sektoral yang dapat mengganggu fokus utama kepolisian. Dengan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, kebijakan keamanan nasional dapat berjalan lebih selaras dengan kepentingan bangsa dan negara.
Ia menegaskan, Polri yang kuat, independen, dan profesional merupakan pilar penting dalam menjaga persatuan nasional serta stabilitas sosial politik.
Sebagai tokoh agama, KH Anwar Iskandar juga menyampaikan doa dan harapannya agar Polri senantiasa diberi kekuatan dan petunjuk dalam menjalankan amanah besar bangsa Indonesia.
“Kami mendoakan agar Kepolisian Republik Indonesia selalu dalam lindungan, bimbingan, dan ridho Allah SWT untuk membersamai Presiden dan seluruh rakyat menjaga negara ini menuju masyarakat yang maju, aman, dan diridhloi Allah SWT,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa dukungan MUI terhadap Polri bukan semata sikap kelembagaan, melainkan panggilan moral ulama dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara.
Dukungan tokoh agama terhadap Polri dinilai memperkuat legitimasi proses reformasi kepolisian yang tengah berjalan. Sinergi antara negara, masyarakat, dan ulama menjadi fondasi penting dalam membangun Polri yang modern, humanis, serta semakin dipercaya publik.
Baca lainnya :
Dengan posisi yang tetap berada langsung di bawah Presiden, Polri diharapkan dapat terus fokus menjalankan fungsi utamanya sebagai pelindung masyarakat, penegak hukum, sekaligus garda terdepan penjaga persatuan Indonesia.
Belum ada komentar