Dugaan Sapi Hibah Raib: Audiensi Gagal Total, Camat Widang & Kades Absen

KABUPATEN TUBAN (Beritakeadilan.com, Jawa Timur)-Rencana audiensi yang diinisiasi oleh Aliansi Alam Bersatu Jaya (ABJI) di Kantor Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, pada Selasa (16/12/2025), dilaporkan gagal terlaksana. Kekecewaan muncul lantaran semua pihak yang diundang, termasuk Camat Widang dan kepala desa dari tiga wilayah – Ngadirejo, Ngadipuro, dan Patihan – tidak hadir tanpa memberikan pemberitahuan atau alasan yang jelas.

Wakil Presiden ABJI, Suliono, S.H., menjelaskan bahwa kunjungan timnya merupakan tindak lanjut dari surat resmi yang dikirimkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ABJI kepada Camat Widang. Audiensi tersebut sedianya akan membahas dua isu krusial yang menjadi sorotan masyarakat: dugaan hilangnya seluruh sapi bantuan hibah dari pemerintah pusat dan dugaan ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA).

Suliono mengungkapkan kekecewaannya atas sikap pihak terundang yang dianggap menghindari forum klarifikasi ini.

“Surat DPP ABJI Nomor 35/40/DPP.ABJI/XII/2025 tanggal 1 Desember 2025 sudah jelas menyatakan hari ini adalah jadwal audiensi. Namun, sangat disayangkan, Bapak Camat dan para Kepala Desa dari ketiga desa tidak ada yang hadir. Sikap ini justru terkesan seperti mereka secara kolektif menghindari pertemuan,” ujar Suliono kepada awak media di lokasi.

Menurutnya, tujuan utama audiensi adalah meminta klarifikasi atas laporan warga mengenai keberadaan 180 ekor sapi bantuan hibah dari pemerintah pusat yang diterima pada tahun 2017. Sapi-sapi tersebut dibagi rata, di mana setiap desa menerima alokasi sebanyak 60 ekor.

“Nilai bantuan ini sangat besar. Karena itu, merupakan hal yang wajar jika masyarakat menuntut kejelasan mengenai posisi dan keberadaan sapi-sapi tersebut saat ini,” tegas Suliono.

Selain masalah sapi bantuan, ABJI juga menyoroti dugaan pengelolaan dana HIPPA yang tidak terbuka. Suliono menyebut bahwa dana yang dikelola oleh HIPPA tergolong besar, tetapi masyarakat setempat mengaku belum pernah menerima informasi terperinci mengenai penggunaan dana tersebut.

Dugaan hilangnya sapi bantuan dikonfirmasi oleh seorang warga Desa Ngadipuro yang disapa Jepang. Ia membenarkan bahwa desanya dulu menerima 60 ekor sapi hibah.

“Desa Ngadipuro memang pernah mendapat 60 ekor sapi, tetapi sampai hari ini, Selasa (16/12/2025), sepengetahuan saya sapinya sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanya kandang kosong,” ungkap Jepang.

Jepang menambahkan, hingga kini belum ada penjelasan resmi dari pengurus atau pemerintah desa terkait lenyapnya sapi-sapi tersebut. Ia bahkan menyebut kasus ini diklaim sudah dilaporkan ke Kejaksaan atau Inspektorat setempat, namun belum ada tindak lanjut yang dapat diakses publik.

Atas ketidakhadiran unsur kecamatan dan pemerintah desa, Suliono menyatakan pihaknya merasa sangat kecewa. Ia menilai sikap tersebut justru memperkuat dugaan dan pertanyaan yang beredar di tengah masyarakat.

“Kami datang untuk mendampingi warga Ngadipuro mencari kejelasan, tetapi Camat tidak hadir tanpa ada pemberitahuan awal. Hal ini memunculkan pertanyaan: apa yang sebenarnya sedang disembunyikan di balik persoalan ini?” tegasnya.

Audiensi yang gagal ini, menurut DPP ABJI, semakin menguatkan indikasi bahwa laporan masyarakat mengenai kejanggalan program sapi bantuan dan pengelolaan dana HIPPA patut diduga memiliki dasar yang kuat. DPP ABJI memastikan akan terus mengawal kasus ini dan mendesak agar semua persoalan dibuka secara transparan kepada publik.

“Kami menduga dan mencurigai adanya hal-hal yang tidak transparan oleh oknum yang mungkin terlibat. Kami tidak akan berhenti sampai persoalan ini terungkap secara jelas,” pungkas Suliono. (Sumber: DPP Aliansi Alam Bersatu Jaya/Iwan)