BPNT dan PKH di Tuban Kacau: Lansia Prioritas Terlewat, Pendamping Desa Cengkong Bungkam

KABUPATEN TUBAN (Beritakeadilan.com, Jawa Timur)-Polemik mengenai ketidaktepatan sasaran penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Cengkong, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, kini meledak di media daring dan menarik sorotan tajam publik.

Data terpercaya menunjukkan adanya sekitar 15 hingga 16 lansia rentan yang seharusnya menjadi kelompok prioritas utama penerima bantuan, namun luput dan tidak pernah tersentuh program kesejahteraan sosial tersebut.

• BACA: Dana Desa Cengkong Tuban Diduga Fiktif Rp 151 Juta, Warga Desak Inspektorat Bertindak
• BACA: Layak tapi Tak Tersentuh BPNT di Cengkong Tuban, Warga Desak Audit Data Penerima Bansos

“Kami menuntut pihak terkait, mulai dari Tim Koordinasi Sosial Kecamatan (TKSK), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga Dinas Sosial (Dinsos), segera berkoordinasi dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap data warga yang terlewatkan,” tegas sumber kredibel kepada Beritakeadilan.com pada hari Sabtu (6/12/2025).

Ironisnya, di tengah keluhan warga rentan, desas-desus kuat menyebutkan bahwa penerima bantuan justru adalah individu-individu yang memiliki perekonomian yang memadai bahkan tergolong mampu.

Situasi semakin memanas setelah Pendamping Desa, Arifin, memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh pewarta melalui pesan WhatsApp pada hari yang sama. Sikap diam ini dinilai memperkuat dugaan adanya ketidaktransparansi yang disengaja, bahkan konspirasi, dalam pengelolaan data kemiskinan di desa tersebut.

Warga Desa Cengkong menyuarakan kekecewaan mereka, menduga kuat terjadi manipulasi data yang sengaja tidak dilaporkan ke pusat, meskipun pemerintah mengklaim telah gencar menyalurkan bantuan.

“Kejadiannya memang seperti itu, banyak orang tua rentan yang tidak dapat bantuan, baik dari desa maupun Dinsos,” ucap seorang warga yang enggan diungkap identitasnya, dengan nada geram.

Kasus di Desa Cengkong ini bukan lagi sekadar kasus keterlambatan, melainkan contoh nyata kegagalan sistem pendataan sosial di tingkat akar rumput. Masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Tuban untuk segera mengambil tindakan tegas dan melakukan pendataan ulang (verifikasi dan validasi data) secara transparan guna mengakhiri masalah ketidaktepatan sasaran yang terus berulang di berbagai desa.

 (Iwan)