Kasus Penggelapan Retribusi Kopi Dilimpahkan ke Polres Jember
Kasus Penggelapan Retribusi Kopi Dilimpahkan ke Polres Jember, AMI Ingatkan Profesionalitas Polisi
SURABAYA (Beritakeadilan.com, Jawa Timur) – Kasus dugaan penggelapan retribusi hasil panen kopi yang sebelumnya ditangani oleh Ditreskrimum Polda Jawa Timur, kini resmi dilimpahkan ke Polres Jember. Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia (AMI), Baihaki Akbar, menegaskan agar jajaran penyidik di Polres Jember tidak main-main dalam menangani perkara tersebut dan tetap menjaga profesionalitas.
Menurut Baihaki, pelimpahan perkara dengan nomor laporan LPB/143/X/2025/SPKT/POLDA JAWA TIMUR merupakan langkah positif dalam proses penegakan hukum. Namun, ia mengingatkan agar pelimpahan itu tidak menjadi alasan untuk memperlambat jalannya penyidikan.
“Kami menghargai langkah Polda Jatim yang sudah melimpahkan kasus ini ke Polres Jember. Tapi kami juga mengingatkan, jangan sampai pelimpahan ini justru membuat perkara mandek. Kami minta Polres Jember serius, transparan, dan tidak main-main dalam menangani kasus ini,” ujar Baihaki Akbar di Surabaya, Selasa (21/10/2025).
Ia menambahkan, pihaknya akan terus mengawal jalannya proses hukum hingga tuntas. AMI, kata Baihaki, siap memberikan dukungan dan pengawasan agar perkara ini benar-benar diusut hingga akar permasalahannya.
“Kami sudah cukup lama menunggu keadilan. Kami ingin kasus ini ditangani secara tegas agar ada efek jera bagi siapa pun yang mencoba merugikan para petani,” tambahnya.
Baihaki juga meminta agar penyidik segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat serta menindaklanjuti alat bukti yang telah diserahkan ke Polda Jatim sebelumnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Polres Jember belum memberikan keterangan resmi terkait langkah lanjutan setelah menerima pelimpahan berkas dari Polda Jatim.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut kepentingan ekonomi petani kopi di wilayah Jember dan sekitarnya. Banyak pihak menilai, penanganan kasus ini akan menjadi ujian bagi aparat penegak hukum di daerah dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. (***)
