Polemik MBG BAS Tuban Memanas: Dugaan Double Accounting, Wali Murid Tuntut Transparansi dan Keadilan

KABUPATEN TUBAN (Beritakeadilan.com, Jawa Timur) – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diterapkan di Yayasan Bina Anak Sholeh (BAS) Tuban kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah wali murid memprotes dugaan adanya praktik double accounting, mengingat siswa telah membayar biaya makan siang melalui Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).

Protes ini mencuat pada Jumat (4/10/2025). Orang tua siswa menilai penerapan program MBG tidak transparan dan menuntut agar mereka dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan anak-anak mereka.

“Kami sudah membayar biaya makan siang melalui SPP. Kalau sekarang ada program MBG, harus jelas bagaimana alokasinya. Kami minta kompensasi atau pengembalian biaya yang sudah dibayar,” ujar salah satu wali murid kepada wartawan.

 

Kecurigaan wali murid semakin menguat setelah diketahui bahwa dapur dan tenaga pengelola program MBG yang digunakan sama dengan fasilitas yang selama ini dikelola pihak yayasan.

Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai efektivitas program MBG serta potensi pemborosan anggaran. Banyak pihak menilai bahwa tanpa transparansi, program yang bertujuan meningkatkan gizi siswa justru berisiko menimbulkan masalah tata kelola.

Ironisnya, pihak sekolah belum memberikan klarifikasi resmi. Orang yang disebut sebagai kepala sekolah Yayasan BAS Tuban, Us Jule, saat dihubungi awak media melalui pesan WhatsApp, tidak memberikan tanggapan hingga berita ini diturunkan.

Sikap bungkam pihak sekolah membuat kecurigaan publik semakin besar dan memicu desakan agar instansi terkait turun tangan memeriksa program MBG di yayasan tersebut.

Para wali murid berharap adanya keterbukaan anggaran, laporan pemanfaatan dana MBG, serta partisipasi mereka dalam pengawasan program.

Mereka juga meminta kompensasi atau pengembalian biaya makan siang yang sudah mereka bayarkan melalui SPP sebelum program MBG berjalan.

“Kami tidak ingin ada tumpang tindih anggaran. Program pemerintah itu bagus, tetapi harus tepat sasaran, transparan, dan tidak merugikan wali murid,” tegas salah satu orang tua.

Kasus ini menyoroti pentingnya prinsip akuntabilitas dan partisipasi publik dalam pelaksanaan program pemerintah di sektor pendidikan. Para wali murid menilai pengelolaan MBG di BAS Tuban harus diaudit untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan dana atau kebijakan yang tidak tepat guna.

Pemerhati pendidikan setempat juga meminta pemerintah daerah untuk turun tangan meninjau ulang implementasi program MBG di sekolah-sekolah swasta penerima bantuan.

Polemik program MBG di BAS Tuban menjadi pengingat bahwa transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas merupakan kunci sukses pelaksanaan program pemerintah. Tanpa pengawasan ketat dan komunikasi yang terbuka dengan wali murid, program yang semestinya bermanfaat bisa menimbulkan konflik dan ketidakpercayaan publik.

Reporter: Iwan