DPP PJS Rapat Kordinasi Khusus Menuju Legalitas dan Kompetensi Wartawan
KOTA MEDAN (Beritakeadilan.com, Sumatera Utara) - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Pro Jurnalismedia Siber (DPP PJS), Mahmud Marhaba, melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Utara untuk menghadiri Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus). Acara tersebut digelar di Coffee Boy, Jalan Murtatuli, Kota Medan, Sumatera Utara, pada Sabtu (11/01/2025). Rakorsus ini bertujuan mempersiapkan tiga agenda besar PJS di tahun 2025.
Lawatan ini menjadi kunjungan perdana Mahmud Marhaba di tahun 2025, setelah sebelumnya menutup tahun 2024 dengan kunjungan ke DPD Jambi dan DPD Sumatera Selatan.
Erwin Sinulingga, Sekretaris DPD PJS Sumatera Utara, mewakili Ketua DPD PJS Sumut, Sofyan Siahaan, membuka Rakorsus yang dihadiri oleh pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PJS se-Sumatera Utara. Dalam sambutannya, Erwin menyampaikan bahwa Rakorsus ini merupakan momen penting untuk memacu sinergi dan memperkuat peran PJS di tingkat daerah.
Mahmud Marhaba menegaskan pentingnya tiga agenda utama yang akan menjadi prioritas PJS pada 2025, yakni persiapan pendaftaran PJS sebagai konstituen Dewan Pers, pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) gratis fasilitas Dewan Pers pada 2024, serta peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) PJS pada 12 Mei 2025.
“Agenda ini memerlukan kerja sama dan komitmen seluruh pengurus di tingkat DPD dan DPC. Mari kita selesaikan seluruh persyaratan administrasi agar PJS segera mendapatkan legalitas dari Dewan Pers,” ujar Mahmud Marhaba.
Mahmud juga memberikan apresiasi kepada DPD PJS Sumatera Utara yang berhasil mencatatkan jumlah DPC dan anggota terbanyak di antara DPD lainnya. Ia mendorong pengurus untuk terus meningkatkan kinerja dan berkontribusi lebih besar dalam organisasi.
Dalam Rakorsus, Mahmud memotivasi setiap pengurus DPC untuk berbagi pengalaman dan capaian kegiatan di wilayah masing-masing. Hal ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pengurus lainnya dalam membangun PJS sebagai organisasi yang solid dan progresif.
“Setiap anggota PJS harus menjunjung tinggi aturan, menaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan terus meningkatkan kompetensinya. Dengan mengikuti UKW, kita akan diakui sebagai wartawan kompeten dan setara dengan profesi lain,” tegas Mahmud.
Mahmud juga mengingatkan pentingnya menghadapi tantangan, termasuk upaya mengatasi keberadaan wartawan abal-abal yang kerap merusak citra profesi.
“Program Seminar Nasional 2025 harus difokuskan untuk membantu pemerintah daerah menghadapi praktik wartawan bodong yang sering memeras desa, kecamatan, dan SKPD,” tambahnya.
Rakorsus ditutup dengan sesi tanya jawab antara Ketua Umum dan peserta, diikuti dengan foto bersama.
“Pengalaman saya menghantarkan JMSI menjadi konstituen Dewan Pers akan menjadi pelajaran berharga untuk membawa PJS ke tahap yang sama,” pungkas Mahmud.##
Reporter: (Alex)
