SIDOARJO, JAWA TIMUR – Bisnis layanan internet berbasis komunitas atau RT/RW Net diduga ilegal selama 6 tahun di Desa Wonoayu, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, kian menggurita dan meresahkan,terkesan pembiaran
Praktik jual beli akses internet tanpa izin resmi ini tidak hanya mengancam pendapatan negara, tetapi juga menjerat pelakunya dengan ancaman pidana berat hingga enam tahun penjara.
Berdasarkan penelusuran di lapangan, jaringan kabel internet tampak semrawut dan menjuntai tanpa aturan di sejumlah gang permukiman padat penduduk.
Modus operandi yang dijalankan tergolong klasik namun masif: pengelola memanfaatkan sambungan internet rumah tangga biasa, lalu membagikannya kembali kepada puluhan hingga seratusan pelanggan menggunakan perangkat router dan switch dengan sistem iuran bulanan.
Sandy, pemilik bisnis ini membenarkan kepada wartawan Berita Keadilan. Meski dia menampik bisnisnya ilegal lantaran tidak mampu membuktikan izin – izin yang dikantonginya.
Hal serupa dikatakan seseorang bernama Anton yang mengaku orang media, yang terkesan membackingi bisnis yang masih diduga ilegal Sandy. “Mas Sandy punya izin mas. ini nasih dalam proses, mas,” ujar Anton.
Praktik bisnis Sandy tampaknya tidak bergantung sambut dengan pengurus RT/ RW serta warga di lingkungan sekitarnya.
“Sudah lama dia punya usaha itu. Sudah enam tahunan berjalan. Gimana ya, dikatakan provider legal tapi tidak pernah menunjukkan kepada pengurus RT – RW hanya bilang ada. Dikatakan ilegal kenyataannya suami saya sebagai ketua RT dia pernah beberapa kali tanya soal izinnya ya tidak dikasih buktinya. Begitu juga kepada pengurus RW juga tidak dikasih buktinya,” ujar Yusnaini, istri Ketua RT Sulaiman.
Lebih dari itu, di duga selama Sandy menjalani bisnis provider bermasalah ini di ketahui mematok harga 100 ribu rupiah ,yg selama ini berlangsung serta bekerja di salah satu Indomaret , pengurus RT dan RW beserta warga lingkungan sekitarnya mengaku tidak respek dengan sikapnya sebagai warga.
“Dia itu gak pernah semrawung dengan warga sekitar lingkungannya. Dia selama ini juga tidak pernah memberikan kontribusi nyumbang untuk kegiatan RT dan RW,” ujar Yusnaini lagi.
Kendati berkedok layanan murah untuk masyarakat desa, praktik ini dapat dipastikan melanggar hukum. Pakar hukum telekomunikasi sekaligus advokat senior, Dr (c) Rikha Permatasari,SH.,MH , C.MED.,C.LO.,C.PIM. menegaskan, bahwa distribusi ulang layanan telekomunikasi tanpa izin resmi merupakan bentuk pelanggaran hukum telak yang menciptakan persaingan tidak sehat.
“Operator resmi diwajibkan memenuhi regulasi ketat, membayar pajak, serta Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi. Sementara jaringan ilegal beroperasi bebas tanpa pengawasan standar dan merugikan penerimaan negara,” ujar praktisi hukum Rikha.
Dari sisi regulasi, menurutnya, tindakan tersebut melanggar Pasal 11 Ayat (1) juncto Pasal 47 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Setiap pihak yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi tanpa izin resmi terancam sanksi pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda maksimal Rp600 juta.
Selain potensi kerugian negara dari sektor pajak dan BHP Telekomunikasi, praktik RT/RW Net ilegal ini juga menyimpan celah kerawanan bagi konsumen. Lemahnya sistem pengamanan jaringan membuat data pribadi pelanggan rentan mengalami kebocoran tanpa adanya standar perlindungan yang diawasi oleh regulator.
Hingga berita ini diturunkan, aktivitas distribusi jaringan internet ilegal di Wonoayu tersebut masih terpantau berjalan, sementara pihak berwenang dan instansi pengawas terkait didesak segera mengambil langkah penindakan tegas demi menegakkan kepastian hukum.
Belum ada komentar