KABUPATEN SAMOSIR, SUMATERA UTARA – Pemerintah Kabupaten Samosir kembali mengambil tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang belum memenuhi persyaratan perizinan, tetapi tetap menjalankan aktivitas usahanya. Dua bangunan usaha yang sebelumnya telah diminta menghentikan operasional sementara kembali ditertibkan karena masih beroperasi tanpa menuntaskan proses perizinan, Rabu (11/11/2026).
Penertiban dilakukan Tim Terpadu Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di Kabupaten Samosir. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menegakkan aturan sekaligus memastikan seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan.
Kegiatan itu dihadiri Inspektur Daerah Manthun Sinaga, Kepala DPMPTSP Pilippi Simarmata, Plt. Kepala Satpol PP Rikardo Sidabutar, Kepala Bapenda Besron Sitanggang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Rudimantho Limbong, Kabid IKP Diskominfo Togarma Naibaho, serta anggota tim terpadu.
Dalam penertiban tersebut, tim kembali memasang stiker penghentian operasional pada dua bangunan usaha. Pemasangan ulang dilakukan sebagai peringatan lanjutan sekaligus penegasan bahwa setiap pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan perizinan sebelum menjalankan kegiatan.
Tim juga mengingatkan bahwa pencabutan atau pemindahan stiker secara sepihak merupakan bentuk ketidakpatuhan yang dapat berujung pada tindakan lebih tegas, termasuk penutupan permanen.
Plt. Kepala Satpol PP Kabupaten Samosir, Rikardo Sidabutar, menjelaskan bahwa penempelan ulang stiker tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat evaluasi pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan tim terpadu.
“Berdasarkan kesepakatan kami dari tim, kami harapkan pemilik gedung dapat mematuhi peraturan yang berlaku. Hari ini operasionalnya kami hentikan,” tegas Rikardo setelah membacakan hasil rapat evaluasi tim terpadu.
Ia mengimbau pemilik bangunan agar menghormati keputusan pemerintah dengan tidak mencabut maupun memindahkan stiker penghentian operasional. Jika pelanggaran kembali terjadi, pihaknya akan mengambil langkah hukum dengan melaporkannya kepada aparat penegak hukum.
“Jika terjadi lagi pencabutan stiker, akan kami laporkan kepada pihak yang berwajib. Apabila tetap beroperasi tanpa izin PBG, tetap akan ditindak dan mengarah pada penutupan operasional secara permanen. Stiker akan dicabut setelah izin diterbitkan sehingga usaha dapat kembali beroperasi sesuai ketentuan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Samosir, Pilippi Simarmata, meminta pemilik bangunan yang sedang mengurus perizinan agar menyampaikan perkembangan proses pengurusan secara berkala, termasuk kendala yang dihadapi.
Menurutnya, pemerintah telah memberikan waktu dan kesempatan kepada pelaku usaha untuk melengkapi seluruh persyaratan. Namun, selama izin belum diterbitkan, kegiatan usaha tetap harus dihentikan sementara.
“Ada baiknya pemilik bangunan melaporkan progres pengurusan perizinan secara berkala. Sudah diberikan waktu, tetapi apabila belum ada kesungguhan untuk menuntaskannya, operasional harus dihentikan sementara agar pemilik dapat fokus menyelesaikan perizinan,” ujar Pilippi.
Ia menjelaskan, dari empat bangunan usaha yang sebelumnya dikenai penghentian operasional, dua bangunan, yakni hotel dan rumah makan, kembali ditertibkan karena belum memenuhi ketentuan perizinan. Sementara itu, satu bangunan telah mematuhi imbauan pemerintah, sedangkan satu bangunan lainnya telah menyelesaikan proses perizinan sehingga diperbolehkan kembali beroperasi.
Di sisi lain, Satpol PP bersama tim terpadu juga melanjutkan pengawasan terhadap 47 bangunan gedung lainnya yang sebelumnya telah ditertibkan. Pemerintah Kabupaten Samosir turut menegaskan akan melanjutkan proses penyidikan terhadap bangunan yang belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Penertiban tersebut bukan semata-mata untuk menghentikan aktivitas usaha, melainkan memastikan terciptanya iklim investasi yang tertib, aman, dan memiliki kepastian hukum.
Pemerintah Kabupaten Samosir tetap membuka ruang bagi pelaku usaha untuk berkembang dan berinvestasi. Namun, setiap kegiatan usaha wajib berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar pertumbuhan ekonomi daerah berlangsung secara sehat dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Belum ada komentar