SURABAYA, JAWA TIMUR — Gelombang desakan publik terhadap transparansi pengelolaan lembaga pemasyarakatan di Jawa Timur kembali mencuat ke permukaan. Aliansi Madura Indonesia (AMI) mengumumkan rencana aksi unjuk rasa berskala besar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Timur. Langkah tegas ini diambil guna menuntut otoritas terkait segera memindahkan terpidana Muhammad Subchi Azal Tsani alias Mas Bechi ke Lembaga Pemasyarakatan berpengamanan ekstrem di Nusakambangan. Aktivis menilai langkah pemindahan tersebut sangat krusial demi menjamin kepastian hukum, menegakkan rasa keadilan masyarakat, serta mencegah timbulnya keistimewaan perlakuan dalam sistem pemasyarakatan.
Ketua Umum DPP AMI, Baihaki Akbar, menegaskan bahwa pihaknya menolak keras pembiaran polemik yang terus berlarut-larut tanpa penanganan yang konkret. Menurutnya, pihak pemasyarakatan wajib memberikan eksplanasi secara terbuka serta akuntabel atas setiap regulasi maupun tindakan teknis yang kini menjadi perhatian luas khalayak publik. Langkah demonstrasi dan pengawalan ketat ini dipastikan terus berjalan hingga otoritas memberikan kepastian resmi. Pihaknya enggan membiarkan aspirasi kritis masyarakat menguap begitu saja tanpa realisasi nyata di lapangan.
Tidak berhenti pada tingkatan daerah, AMI juga menyiapkan agenda mendatangi langsung kementerian yang membawahi urusan pemasyarakatan di Jakarta. Kehadiran mereka bertujuan meminta pertanggungjawaban serta klarifikasi mendalam dari pejabat terkait, Ketut Akbar Herry Achjar, seputar polemik tata kelola penanganan perkara ini. AMI mendesak kementerian menerjunkan tim pengawas independen guna memeriksa jajaran internal secara objektif. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan kewenangan maupun pelanggaran prosedur, organisasi pemuda ini meminta pemerintah menjatuhkan sanksi tegas sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
Guna menjaga integritas penegakan hukum, AMI menekankan pentingnya ruang klarifikasi yang jujur agar publik memperoleh sajian informasi secara utuh dan seimbang. Pihak otoritas pemasyarakatan diharapkan tidak sekadar memberikan pernyataan sepihak, melainkan membuka dokumen pertimbangan kebijakan secara transparan. Langkah evaluasi menyeluruh terhadap jajaran pejabat berwenang menjadi ujian krusial bagi pemerintah dalam membuktikan komitmen pembenahan reformasi birokrasi di sektor hukum.
Sebagai bentuk komitmen, AMI berjanji menempuh jalur konstitusional melalui aksi penyampaian pendapat di muka umum serta permohonan audiensi resmi sesuai koridor hukum. Hingga berita ini diturunkan, redaksi terus mengupayakan konfirmasi resmi serta ruang tanggapan dari pihak Kanwil Ditjenpas Jawa Timur maupun pejabat terkait guna menjaga keberimbangan informasi (cover both sides) dan menjunjung tinggi prinsip praduga tidak bersalah.
Belum ada komentar