KABUPATEN JOMBANG, JAWA TIMUR – Kerusakan pompa Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Dusun Ngares, Desa Kebondalem, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, membuat warga kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih selama sepekan. Hingga Selasa (20/10/2026), pasokan air belum kembali normal. Warga terpaksa mengandalkan bantuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur, bahkan mengambil air sungai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Kondisi tersebut memperlihatkan besarnya ketergantungan masyarakat terhadap fasilitas Pamsimas. Ketika pompa berhenti beroperasi, akses air bersih warga langsung terganggu, sementara bantuan yang tersedia belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan rumah tangga.
Berdasarkan pantauan di lapangan, empat toren bantuan BPBD Jawa Timur disediakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak. Distribusi dilakukan setiap dua hari sekali dengan jatah sekitar tiga hingga empat jeriken per keluarga. Jumlah tersebut membuat warga harus membatasi penggunaan air agar persediaan yang diterima dapat bertahan hingga distribusi berikutnya.
Dayat, warga Dusun Ngares, mengatakan kerusakan pompa sumber air Pamsimas menjadi penyebab utama terganggunya pasokan air di lingkungannya. Menurut dia, persoalan tersebut telah berlangsung sekitar satu pekan dan belum terselesaikan.
“Penyebab kekeringan air di sini itu karena pompa air sumber di Pamsimas ini rusak, dan tidak segera diperbaiki,” kata Dayat saat ditemui awak media.
Ia menjelaskan, sebelum pompa berhenti beroperasi, warga masih dapat memenuhi kebutuhan air meskipun debit sejumlah sumur mulai menurun. Namun, kondisi berubah setelah fasilitas Pamsimas tidak lagi memasok air, terutama bagi keluarga yang telah menjadikannya sebagai sumber air utama.
“Kalau rusak, warga di sini kebingungan mencari air bersih. Saya sampai mengambil air dari sungai untuk memenuhi kebutuhan. Peristiwa ini sudah berlangsung satu minggu,” imbuhnya.
Kesulitan tersebut juga dirasakan Jami’ah, warga setempat. Ia mengatakan bantuan air bersih mulai didistribusikan pada Kamis (15/10/2026). Meski membantu meringankan beban warga, keterbatasan jumlah air membuat masyarakat harus mengantre dan mengatur penggunaannya secara cermat.
“Ya, kondisi ini memang menyulitkan warga. Saya harus mengantre mengambil air di toren. Masing-masing keluarga dijatah tiga sampai empat jeriken,” tuturnya.
Di tengah keterbatasan tersebut, warga telah menyampaikan keluhan kepada Pemerintah Desa Kebondalem. Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada kepastian mengenai waktu pemulihan pompa agar pasokan air bersih kembali berjalan normal.
Kepala Desa Kebondalem, Faisol Zakarya, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, mengatakan pemerintah desa telah mengirimkan surat kepada pihak terkait pada 14 Oktober 2026 untuk meminta perbaikan fasilitas Pamsimas. Ia berharap penanganan segera dilakukan sehingga masyarakat tidak terus mengalami kesulitan memperoleh air bersih.
“Surat dari desa sudah dilayangkan ke pihak terkait. Pemdes berharap agar segera diperbaiki kembali, sehingga dapat berfungsi normal dan warga tidak kesulitan mendapatkan air bersih,” jelas Faisol.
Faisol menambahkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jombang sebelumnya pernah melakukan perbaikan terhadap fasilitas tersebut. Namun, menurut dia, pengelolaan oleh kelompok masyarakat (Pokmas) menghadapi kendala keterbatasan biaya operasional dan pemeliharaan.
Ia juga menjelaskan bahwa kapasitas daya listrik di lokasi tersebut sebelumnya maksimal 190 VA. Kondisi itu, menurut Faisol, turut berdampak pada peralatan kelistrikan pompa.
Persoalan di Dusun Ngares tidak hanya berkaitan dengan kerusakan peralatan, tetapi juga menyangkut keberlanjutan layanan air bersih yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Ketika fasilitas komunal tidak berfungsi, warga harus menanggung dampaknya melalui keterbatasan pasokan, antrean bantuan, hingga penggunaan air sungai.
Karena itu, kepastian penanganan kerusakan dan pemulihan fungsi Pamsimas menjadi penting agar masyarakat kembali memperoleh akses air bersih secara layak. Kejelasan mengenai langkah perbaikan serta keberlanjutan biaya operasional dan pemeliharaan juga diperlukan agar gangguan serupa tidak terus membebani warga.
Belum ada komentar