KABUPATEN BOJONEGORO, JAWA TIMUR-Di republik ini, rakyat kecil terus diminta mengencangkan ikat pinggang. Sebuah kalimat yang terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya kejam. Sebab bagi jutaan masyarakat bawah, ikat pinggang itu bahkan sudah nyaris putus karena terlalu lama dihimpit kesulitan hidup.
Harga kebutuhan pokok naik tanpa belas kasihan. Lapangan pekerjaan makin sempit. Pendapatan tak bertambah, sementara tagihan hidup terus berdatangan seperti teror yang tak pernah selesai. Rakyat dipaksa bertahan dalam keadaan yang semakin tidak manusiawi.
Namun di saat rakyat sibuk menghitung receh demi bertahan hidup, sebagian elite justru sibuk menghitung keuntungan politik dan memperbesar kenyamanan pribadi.
Mobil mewah bertambah. Rumah dinas semakin megah. Perjalanan seremonial terus berjalan. Pidato tentang kesejahteraan terus diperdengarkan. Seolah negeri ini baik-baik saja.
Padahal di bawah sana, rakyat sedang megap-megap.
Ironisnya, hampir semua program dibungkus dengan narasi kerakyatan. Bahasa dibuat manis. Slogan dipoles sedemikian rupa. Kamera disiapkan. Konten diproduksi. Tetapi setelah tepuk tangan selesai, rakyat kembali pulang dengan kenyataan yang sama: hidup tetap sulit.
Banyak kebijakan hari ini terasa lebih sibuk menjaga citra dibanding menyelesaikan penderitaan nyata masyarakat.
Negara seperti kehilangan kepekaan. Kekuasaan berjalan terlalu jauh dari suara rakyat kecil. Para pejabat bicara data pertumbuhan ekonomi, tetapi rakyat bicara harga beras. Pemerintah bicara investasi, rakyat bicara anaknya yang putus sekolah. Elite bicara stabilitas, rakyat bicara isi dapur yang mulai kosong.
Inilah jurang yang makin hari makin menganga.
Lebih menyakitkan lagi, hukum di negeri ini sering terlihat gagah kepada rakyat kecil, tetapi mendadak lemah ketika berhadapan dengan kekuasaan dan uang. Rakyat kecil cepat diproses karena kesalahan receh, sementara para pemilik kuasa sering mendapat ruang panjang untuk berdalih, menghindar, bahkan tertawa di depan penderitaan publik.
Hukum akhirnya tidak lagi dipandang sebagai penjaga keadilan, melainkan alat yang kerap memilih siapa yang layak dihukum dan siapa yang layak dilindungi.
Di titik ini, rakyat mulai kehilangan tempat mengadu. Mereka bertanya dalam diam: kepada siapa lagi suara kecil harus disampaikan ketika penguasa lebih sibuk menjaga kursi daripada menjaga nurani?
Padahal republik ini lahir bukan untuk memuliakan segelintir elite. Negeri ini dibangun dengan darah, air mata, dan pengorbanan rakyat. Konstitusi dengan jelas menegaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan keadilan untuk mereka yang dekat dengan kekuasaan.
Karena itu, evaluasi tidak bisa lagi ditunda. Pemerintahan harus kembali diingatkan bahwa jabatan adalah amanah, bukan kesempatan memperkaya diri dan kelompok sendiri. Negara harus kembali hadir untuk melindungi rakyat kecil, bukan sekadar menjadi panggung pencitraan politik yang dipenuhi seremoni tanpa empati.
Sebab bila penderitaan rakyat terus dianggap biasa, maka sesungguhnya yang sedang hancur bukan hanya ekonomi masyarakat bawah, tetapi juga kepercayaan terhadap negara itu sendiri.
Dan ketika rakyat sudah kehilangan kepercayaan, sejarah selalu punya cara untuk mengingatkan penguasa bahwa kekuasaan tidak pernah abadi.
Naskah: Opini
Belum ada komentar