KABUPATEN BOJONEGORO, JAWA TIMUR – Sorotan terhadap pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Bojonegoro akhirnya mendapat tanggapan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Bojonegoro, Hery Widodo.
Tanggapan itu muncul setelah berbagai keluhan masyarakat terkait layanan administrasi kependudukan ramai diperbincangkan. Keluhan tersebut mulai dari antrean pelayanan, gangguan sistem, hingga dugaan lemahnya pengawasan terhadap petugas di lapangan.
Hery Widodo mengakui adanya masukan dari masyarakat dan menyebut kritik tersebut akan dijadikan bahan evaluasi internal di lingkungan Dukcapil Bojonegoro.
“Terima kasih atas info dan umpan baliknya atas pelayanan dari Dukcapil Bojonegoro. Tentu semua akan kita jadikan bahan evaluasi internal dan peningkatan pengawasan serta pembinaan bagi staf Dukcapil untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik,” ujarnya dalam pernyataan resmi kepada salah satu awak media, Kamis (7/5/2026).
Ia menyebut pihaknya akan memperkuat monitoring dan evaluasi pelayanan, termasuk memaksimalkan pemantauan melalui dashboard digital yang telah digunakan internal dinas.
Di sisi lain, Hery membantah anggapan bahwa gangguan server menyebabkan pelayanan lumpuh total. Menurutnya, kendala pada aplikasi seperti SIAK maupun Srikandi masih dalam kategori wajar dan tidak berdampak menyeluruh terhadap layanan administrasi kependudukan di Bojonegoro.
“Gangguan server aplikasi SIAK atau aplikasi Srikandi terkadang memang ada, namun tidak mengakibatkan pelayanan terganggu total secara umum di kabupaten,” katanya.
Meski begitu, penjelasan tersebut memunculkan pertanyaan baru di tengah masyarakat. Sebab, sebelumnya sejumlah warga mengaku mengalami keterlambatan pelayanan saat mengurus dokumen kependudukan akibat sistem yang sulit diakses.
Bahkan, di beberapa desa pelayanan disebut sempat tersendat karena kendala aplikasi.
Hery menilai penerapan aplikasi Panah Srikandi hingga tingkat desa justru menjadi bagian dari upaya percepatan pelayanan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
“Dengan adanya aplikasi Panah Srikandi di tingkat desa yang diterapkan Pemkab Bojonegoro, sebenarnya pelayanan menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan memberikan berbagai kemudahan lainnya,” ujarnya.
Namun, kritik terhadap kualitas pelayanan Dukcapil Bojonegoro diperkirakan belum akan mereda. Sejumlah pihak menilai persoalan pelayanan publik tidak cukup dijawab dengan alasan gangguan sistem semata.
Ketua LSM Angling Dharma, M Nasir, menilai pelayanan publik tidak bisa terus-menerus berlindung di balik alasan gangguan sistem. Menurutnya, yang paling dibutuhkan masyarakat adalah kepastian pelayanan, respons cepat petugas, serta kesiapan saat terjadi kendala teknis di lapangan.
“Respons cepat dari petugas itu sangat penting, serta kepastian waktu dan pelayanan bagi masyarakat,” tegasnya.
Belum ada komentar