SURABAYA, JAWA TIMUR – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Jawa Timur menggelar kegiatan peningkatan sinergi dan pembinaan pegawai sebagai langkah strategis memperkuat koordinasi internal sekaligus mengoptimalkan pelaksanaan Program Bangga Kencana tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung dalam suasana pasca-Lebaran ini dimanfaatkan sebagai momentum untuk meningkatkan motivasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan BKKBN Jawa Timur.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur, Sukamto menegaskan, pembinaan pegawai menjadi kunci dalam memastikan kesiapan pelaksanaan program prioritas pembangunan keluarga di daerah.
“Momentum ini kami manfaatkan untuk meningkatkan motivasi seluruh ASN, baik di internal BKKBN maupun di kabupaten/kota, agar pelaksanaan program tahun 2026 berjalan optimal,” ujarnya, Senin (30/3/2026).
Sukamto mengungkapkan, terdapat lima fokus utama dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana tahun 2026. Kelima fokus tersebut mencakup keberlanjutan quick wins, penerapan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) di tingkat daerah, peningkatan peran masyarakat melalui Kampung KB, penyediaan alat kontrasepsi serta peningkatan kesertaan KB pascapersalinan (KBPP), hingga penguatan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat.
Pembinaan pegawai dilaksanakan secara sederhana dengan memanfaatkan fasilitas kantor sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan efisiensi pemerintah. Meski demikian, kedisiplinan pegawai tetap menjadi perhatian serius dalam memperkuat tata kelola organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kami masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah, termasuk pembinaan kedisiplinan pegawai di beberapa wilayah. Hal ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kinerja organisasi secara menyeluruh,” jelasnya.
Selain penguatan internal, BKKBN Jawa Timur juga mengakselerasi dukungan terhadap program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi sasaran 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta non-PAUD.
Program ini menjadi bagian penting dalam upaya percepatan penurunan stunting. Berdasarkan data manual kabupaten/kota, dari 1.610 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sebanyak 1.037 unit atau sekitar 64,41 persen telah mendistribusikan MBG.
Sementara itu, data aplikasi Badan Gizi Nasional mencatat dari 3.208 SPPG operasional, sebanyak 2.612 unit atau sekitar 62,72 persen telah menyalurkan MBG kepada sasaran 3B.
Jumlah kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Jawa Timur mencapai 93.729 orang, dengan 16.129 kader atau sekitar 17,30 persen telah terlibat aktif dalam distribusi.
“Hingga saat ini capaian distribusi MBG untuk sasaran 3B di Jawa Timur telah mencapai sekitar 64 persen. Kami terus melakukan kolaborasi dengan mitra wilayah Badan Gizi Nasional untuk meningkatkan cakupan distribusi,” tambah Sukamto.
Ketua Umum DPD Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) Jawa Timur, Senja Susanti menyampaikan sekitar 1.500 penyuluh KB di 38 kabupaten/kota terus aktif mendukung implementasi program prioritas Kemendukbangga/BKKBN.
“Peran utama penyuluh KB adalah memberikan KIE kepada masyarakat terkait keberlanjutan program quick wins Kemendukbangga serta mendukung pendistribusian MBG 3B di Jawa Timur,” ujarnya.
Ia menambahkan, penyuluh KB bersinergi dengan Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari kader KB, kader PKK, dan tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi gizi, pendampingan tumbuh kembang anak, hingga penyuluhan kepada kelompok sasaran.
Capaian terbaru menunjukkan prevalensi stunting di Jawa Timur berada di angka 14,7 persen atau telah berada di bawah standar nasional. Meski demikian, percepatan penurunan tetap menjadi prioritas melalui penguatan distribusi MBG 3B.
Ke depan, seluruh kabupaten/kota diharapkan mampu mengoptimalkan peran SPPG agar distribusi MBG dapat menjangkau minimal 10 persen sasaran secara merata.
“Sinkronisasi peran kader Tim Pendamping Keluarga sebagai pelaksana distribusi MBG 3B menjadi kunci agar program ini berjalan efektif dan tepat sasaran,” pungkas Senja.

Belum ada komentar