KOTA TANGERANG, BANTEN -Perayaan HUT ke-33 Kota Tangerang berubah menjadi panggung kritik. Ratusan mahasiswa dari Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Tangerang turun ke jalan, Sabtu (28/2/2026), menyuarakan keresahan warga atas kinerja pemerintah daerah.
Dengan spanduk terbentang dan orasi lantang, mereka menilai satu tahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Sachrudin–Maryono, belum membawa perubahan berarti.
Demo Mahasiswa Soroti Krisis Sampah
Isu lingkungan menjadi sorotan utama. SEMMI menuding persoalan sampah di Kota Tangerang tak kunjung selesai. Tumpukan sampah di jalanan menimbulkan bau tak sedap, sementara dugaan pembakaran ilegal masih terjadi.
Lebih serius lagi, penampungan air lindi di TPA Rawa Kucing disebut bocor hingga mencemari saluran air dan perkebunan warga.
Demo Mahasiswa Kritik Banjir Tahunan
Selain sampah, banjir tahunan juga menjadi bahan kritik. Menurut SEMMI, masalahnya bukan sekedar hujan deras, melainkan sistem drainase yang sempit dan lambatnya penanganan pemerintah.
“Ketika banjir sudah terjadi, barulah pemerintah turun. Masyarakat yang selalu dirugikan,” tegas Aditya Nugraha, koordinator aksi.
Demo Mahasiswa Tuntut Kota Inklusif
Mahasiswa juga menyoroti fasilitas publik yang belum ramah disabilitas. Trotoar, gedung pelayanan, hingga transportasi umum dinilai belum sepenuhnya aksesibel.
“Kemajuan harus dirasakan semua warga, termasuk penyandang disabilitas. Jangan hanya simbolis,” ujar Aditya.
Demo Mahasiswa Bahas Perda HIV/AIDS dan Program Sosial
SEMMI menegaskan sikap terkait Perda HIV/AIDS. Mereka mendorong revisi tanpa pencabutan, dengan memasukkan nilai-nilai sosial budaya yang relevan.
Program sosial seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) juga diminta agar benar-benar tepat sasaran dan berkualitas.
Tujuh Tuntutan Demo Mahasiswa Tangerang
Dalam aksi tersebut, SEMMI merumuskan tujuh tuntutan utama:
- Menuntaskan persoalan sampah dan limbah B3.
- Mengawasi kualitas air lindi TPA Rawa Kucing.
- Menyediakan infrastruktur mitigasi banjir berbasis RTRW.
- Mewujudkan kota humanis dengan RTH minimal 30 persen.
- Menyediakan fasilitas masyarakat ramah penyandang disabilitas.
- Merevisi Perda HIV/AIDS dengan nilai sosial budaya.
- Menjamin kualitas program sosial, termasuk MBG.
Aksi ini ditutup dengan pernyataan tegas: pemaksaan adalah bentuk kontrol sosial pelajar terhadap pemerintah. “SEMMI Tangerang akan terus mengawal kebijakan publik agar benar-benar berpihak kepada masyarakat,” tutup Aditya.
Di tengah gegap gempita ulang tahun kota, suara siswa menjadi pengingat: usia bertambah, tapi masalah tak boleh dibiarkan tanpa solusi.
Belum ada komentar