KABUPATEN TUBAN, JAWA TIMUR — Dugaan pelanggaran dalam program hibah bantuan kambing dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur memicu polemik di Kabupaten Tuban.
Meski rekomendasi hibah dari pemerintah provinsi disebut telah diterbitkan, proses di tingkat kabupaten diduga belum tuntas, khususnya pada tahap verifikasi.
Kondisi ini menimbulkan keresahan warga desa yang berharap bantuan ternak kambing segera direalisasikan untuk menunjang perekonomian keluarga. Salah satu warga Desa Sokosari, Kecamatan Soko, berinisial PR, mengaku masih menunggu kepastian realisasi bantuan tersebut.
DPRD Tuban Minta Dinas Segera Bertindak
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Kabupaten Tuban dari Partai Gerindra, Komisi III Bidang Ekonomi dan Keuangan, Elis Yuanita Dewi, memberikan tanggapan melalui pesan WhatsApp, Rabu (25/2/2026).
Menurut Elis, apabila seluruh persyaratan administrasi dan data di lapangan telah sesuai, seharusnya program bantuan tersebut dapat segera disalurkan.
“Ketika semua persyaratan sudah sesuai dengan data di lapangan, seharusnya program ini bisa segera disalurkan dan dikelola oleh masyarakat. Jika program ini belum bisa turun karena masih ada kendala teknis, semestinya dinas terkait segera berkomunikasi dengan pemerintah provinsi dan kelompok pengusul,” tegasnya.
Program Hibah Berasal dari Usulan Warga
Elis menambahkan, program bantuan ternak muncul karena adanya kebutuhan nyata dari masyarakat yang dituangkan melalui mekanisme usulan.
“Adanya program itu mestinya karena ada usulan dari warga. Kalau warga mengusulkan, berarti memang dibutuhkan oleh masyarakat. Proses verifikasi lapangan juga seharusnya sudah dilalui apabila surat rekomendasi dari provinsi sudah keluar. Maka, seharusnya tidak ada alasan bagi dinas di kabupaten untuk menunda bantuan yang sudah lama ditunggu oleh masyarakat pengusul,” pungkasnya.
Belum Ada Keterangan Resmi
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari dinas terkait di Kabupaten Tuban mengenai alasan belum terealisasinya bantuan hibah kambing tersebut.
Belum ada komentar