Proyek U-Ditch di Trucuk Bojonegoro Disorot: Tanpa Papan Nama dan Diduga Tak Presisi

KABUPATEN BOJONEGORO (Beritakeadilan.com, Jawa Timur)-Pelaksanaan proyek pemasangan saluran irigasi beton (u-ditch) di Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, kini tengah menjadi pusat perhatian warga setempat. Proyek yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut dinilai kurang mengedepankan aspek transparansi dan standar teknis pengerjaan.

Berdasarkan pantauan di lokasi pada Senin (22/12/2025), terlihat pemasangan beton u-ditch yang tampak tidak sejajar. Perbedaan ketinggian (elevasi) antar beton yang tidak merata memicu kekhawatiran warga akan efektivitas aliran air serta daya tahan struktur bangunan di masa mendatang.

Pemasangan u-ditch yang tinggi rendah di desa Trucuk dan berpotensi ambles.

Salah seorang warga setempat berinisial D menyampaikan keresahannya terkait minimnya informasi di lokasi pengerjaan. Hingga satu pekan berjalan, ia mengaku tidak melihat adanya papan nama proyek sebagai bentuk Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

"Kami sebagai masyarakat ingin tahu sumber anggarannya dari mana dan berapa volumenya. Tanpa papan nama, fungsi pengawasan masyarakat jadi terhambat," ujar D kepada awak media.

Ia juga menyoroti teknis pemasangan beton yang diduga berlabel 'AWS' tersebut. "Kalau tingginya tidak rata dan terkesan sembarangan, kami khawatir air tidak mengalir lancar atau pengerjaannya mudah ambles," tambahnya.

Menanggapi fenomena tersebut, AD, seorang mantan konsultan konstruksi di wilayah Jawa Timur, menegaskan bahwa setiap proyek yang didanai negara wajib mematuhi regulasi transparansi dan spesifikasi teknis yang ketat.

"Papan nama proyek adalah kewajiban sesuai Undang-Undang. Selain itu, Dinas terkait harus memastikan rekanan bekerja sesuai Standard Operating Procedure (SOP). Jika elevasi tidak dihitung dengan benar, fungsi irigasi jelas akan terganggu," tegas AD.

Hingga berita ini diturunkan, pihak kontraktor pelaksana maupun pelaksana lapangan belum dapat dikonfirmasi mengenai kendala teknis dan ketiadaan papan informasi di lokasi. Minimnya akses komunikasi di lapangan membuat identitas perusahaan pelaksana masih belum diketahui secara pasti.

Masyarakat Trucuk kini berharap Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro segera turun ke lapangan untuk melakukan audit dan evaluasi. Hal ini dinilai penting guna memastikan anggaran daerah digunakan secara optimal dan memberikan manfaat jangka panjang bagi warga tanpa mencederai aturan hukum yang berlaku.

 (Iwan)