Bahaya! Tambang Emas Ilegal Sebayur Besar Dekat TN Komodo Dibekingi Oknum, KPK Khawatir Suap dan Merkuri

KABUPATEN MANGGARAI BARAT (Beritakeadilan.com, Nusa Tenggara Timur)-Aktivitas tambang emas ilegal yang diduga berlangsung belasan tahun di Pulau Sebayur Besar, zona penyangga Taman Nasional Komodo (TNK), semakin meruncing. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang turun langsung ke lokasi tidak hanya mengonfirmasi kerusakan lingkungan masif, tetapi juga mencurigai adanya jaringan perlindungan (backing) dari oknum pejabat negara di balik operasi ilegal tersebut.

Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patra, pada Jumat (28/11/2025) mengungkapkan kekhawatirannya tentang praktik suap menyuap yang mungkin menjadi alasan mengapa tambang di Pulau Sebayur Besar—lokasi yang hanya 20 menit perjalanan speedboat dari Labuan Bajo dan dikenal sebagai spot favorit snorkeling—ini bisa beroperasi tanpa tersentuh hukum selama bertahun-tahun.

“Kenapa KPK ikut-ikut dilihat, ya jangan sampai kalau itu ada, jangan sampai ada backing-backing, istilahnya offroad suap menyuap di balik itu ya, tentu ada uangnya kan, pada pejabat negara kah atau oknum ya,” tegas Dian Patra di Labuan Bajo.

Temuan KPK memperkuat dugaan bahwa penambangan yang merusak bukit dan mengubah bentang alam itu berjalan sangat dekat dengan ekosistem vital. Dian Patra menyebutkan, lokasi tambang hanya berjarak 15-20 menit berjalan kaki dari bibir pantai, menunjukkan betapa mudah akses ke lokasi tersebut, namun luput dari pengawasan.

Lebih lanjut, KPK menyoroti risiko pencemaran ekologis yang jauh lebih berbahaya. Dalam proses pengolahan emas, penambangan ilegal kerap menggunakan bahan kimia mematikan seperti merkuri dan sianida.

“Di sini kan mengalir bisa dibayangkan tidak kalau itu masih ada, kalau ada tambang emas berarti ada merkuri kan ada sianida mengalir ke Pulau Komodo di sebelahnya. Bahaya sekali Komodo ya korban mercury ini semua dan manusia juga ya,” kata Dian, menekankan ancaman langsung terhadap keberlangsungan hidup satwa purba Komodo yang hanya ada di dunia ini.

Dampak aktivitas ilegal ini tidak hanya terbatas pada lingkungan darat dan konservasi, tetapi juga mengancam sektor pariwisata super premium Labuan Bajo. Perairan Sebayur Besar yang menjadi lokasi snorkeling dan diving favorit wisatawan berpotensi tercemar, merusak reputasi wisata dunia di Manggarai Barat.

“Saya khawatir nanti dengan dampak lingkungannya. Komodo satu-satunya ada di dunia, jangan sampai sudah (tambang) ilegal, ada backing-backing, lingkungan rusak, pariwisata rusak. Harapan kita ini harus dihentikan,” ujarnya.

Dian Patra menambahkan, temuan dan bukti rekaman drone yang memperlihatkan kegiatan pengerukan masif ini telah diserahkan langsung kepada pihak terkait, termasuk Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM, serta pemerintah daerah untuk segera ditindaklanjuti.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat maupun Balai Taman Nasional Komodo, menambah daftar panjang kegagalan tata kelola ruang dan eksploitasi sumber daya alam di Labuan Bajo. (Red)