Kakak Mantan Bupati Blitar Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Dam Kali Bentak Senilai Rp 4,9 M
KABUPATEN BLITAR (Beritakeadilan.com, Jawa Timur) -Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Blitar terus berupaya mengusut tuntas dugaan korupsi proyek dam Kali Bentak senilai Rp 4,9 miliar, setelah dua rumah milik kakak mantan Bupati Rini Syarifah, kemarin. informasinya mantan Wakil Bupati (Wabup) Blitar, Rahmat Santoso juga akan dipanggil sebagai saksi.
- BACA: Demi Alat Bukti Baru, Dua Rumah Milik Kakak Dari Mantan Bupati Digeledah Kejari Kabupaten Blitar
Mantan Wabup Bitar, Rahmat Santoso membenarkan jika dirinnya mendapatkan panggilan dari Kejari Blitar sebagai saksi, terkait pengusutan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan dam Kali Bentak pada satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tahun anggaran 2023 sebesar Rp 4,9 milar.
Ya benar, saya mendapatkan panggilan dari Kejari Kabupaten Blitar sebagai saksi. Jadwal awal, Rabu (12/3/2025) kemarin tapi saya minta diundur, Senin(17/3/2025) atau Rabu(19/3/2025). Sekarang saya masih di Jakarta ada pekerjaan yang tidak bisa saya tinggal,” ujar Rahmat saat dihubungi via selulernya kemarin.
Rahmat memastikan dirinya akan memenuhi panggilan Kejari Kabupaten Blitar, untuk memberikan keterangan terkait proyek dam Kali Bentak maupun proyek lain yang diketahuinya selama menjabat Wabup pada periode 2021-2023. Diketahui, Rahmat mengundurkan diri dari jabatannya pada September 2023, karena melaksanakan tugas partai.
“Pasti saya datang dan akan memberikan keterangan yang saya ketahui, selama menjabat wakil bupati. Mudah-mudahan bisa membantu upaya penegakan hukum yang sedang dilakukan Kejari. Tidak akan saya kurangi atau saya tambahi, ” tandas Ketua Umum DPP Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) ini.
Ditambahkan Rahmat dirinya mengapresiasi keberanian Kejari Kabupaten Blitar, membongkar kasus dugaan korupsi proyek dam Kali Bentak dan sudah menetapkan satu tersangka Direktur CV Cipta Graha Pratama, inisial MB sebagai pelaksana proyek tersebut.
Tidak menutup kemungkinan, Kejari Kabupaten Blitar juga sedang berupaya membongkar dugaan kasus korupsi lain yang melibatkan berbagai dinas lainnya. Apalagi sebelumnya banyak demo yang digelar masyarakat Kabupaten Blitar, terkait kasus di Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan Permukiman (Perkim) maupun di Dinas Pendidikan.
“Semoga ini menjadi pintu awal untuk membongkar kasus-kasus lain. Dulu saya juga ada masalah sewa rumah dinas Wabup, tapi tidak disentuh. Ke depan pemimpin Blitar harus benar-benar memperhatikan proyek-proyek untuk kepentingan rakyat, jangan dibuat main-main, ” imbuhnya.
(R_win)
