DD Lamongan Disorot: Baru Dibangun, Rabat Beton Desa Sumurgenuk Sudah Retak

KABUPATEN LAMONGAN (Beritakeadilan.com - Jawa Timur)-Isu korupsi Dana Desa (DD) yang menjerat sejumlah Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Lamongan dikhawatirkan makin membudaya. Bahkan, kasus-kasus yang ada diduga tak membuat Kades lain jera, seolah praktik penyalahgunaan kian merajalela.

Sorotan terbaru mengarah ke Desa Sumurgenuk, Kecamatan Babat, di mana proyek pembangunan rabat beton senilai ratusan juta rupiah yang didanai DD tahun 2025 diduga tidak sesuai spesifikasi dan disinyalir terjadi pengurangan volume pekerjaan.

Hasil pantauan www.beritakeadilan.com di lokasi menunjukkan kondisi bangunan rabat beton dengan volume pekerjaan $70,00 times 3,50 times 0,20$ meter kini dalam kondisi mengkhawatirkan. Terlihat jelas keretakan dan pecahan di berbagai titik, yang mengindikasikan adanya dugaan ketidaksesuaian kualitas dalam proses pengerjaan.

Salah satu warga setempat yang memilih untuk tidak disebut namanya membenarkan kondisi tersebut. "Bangunan rabat beton ini baru beberapa bulan lalu selesai dikerjakan tahun 2025 ini, namun kini kondisinya sudah banyak retak-retak," ungkapnya. Warga tersebut berharap agar rabat beton ini bisa bertahan lama dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat Sumurgenuk dan sekitarnya.

Kondisi ini juga memicu pertanyaan mengenai pengawasan proyek. Diduga kurang ketatnya pengawasan dari pihak instansi terkait menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banyak proyek pembangunan di Desa Sumurgenuk disinyalir memiliki kualitas rendah, buruk, dan amburadul.

Guna mendapatkan konfirmasi, wartawan Beritakeadilan.com mendatangi Kantor Desa Sumurgenuk pada Senin (24/11/2025). Namun, Kepala Desa (Kades) Supaat tidak berada di tempat.

Menurut keterangan salah satu perangkat desa, "Bapak Kades sedang tidak ada, melainkan ada rapat di Lamongan. Coba hubungi via WA dulu," terangnya.

Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp pun dilakukan. Saat disinggung mengenai kondisi bangunan yang pecah dan retak-retak, Kades Supaat hanya merespons dengan mengirimkan gambar stiker bertuliskan "sendiko dawoh" (siap melaksanakan perintah).

Melihat kerusakan parah pada infrastruktur yang didanai oleh uang negara ini, publik berharap Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan. Diharapkan APH dapat mengambil langkah tegas dan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penanganan proyek ini, demi tegaknya supremasi hukum dan terjaminnya kualitas pembangunan di desa.

(Edi)