Raibnya BB Truk Bermuatan Solar yang Diamankan Polres Tuban, Begini Tanggapan BPP Kecamatan Plumpang
KABUPATEN TUBAN (Beritakeadilan.com, Jawa Timur ) – Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Plumpang, Kunadi, menyatakan, bahwa tak ada Kelompok Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) yang meminta surat permohonan rekomendasi pembelian BBM bersubsidi.
Menurut Kunadi bawa dari 18 desa diwilayah Kecamatan Plumpang, hanya Desa Penidon, dan Desa Sumberagung saja yang tidak memiliki kelompok HIPPA. Sedangkan Yang 16 desa lainnya organisasi para petani tersebut masih aktif beroperasi.
Kunadi menjelaskan, bahwa pihaknya telah menerima 116 surat permohonan rekomendasi pembelian BBM bersubsidi. Dari ratusan pemohon tak ada satupun yang berasal dari kelompok HIPPA di Kecamatan Plumpang.
“Sampai saat ini yang meminta surat permohonan di BPP baru petani, belum ada yang atas nama HIPPA,” terang Kunadi saat dikonfirmasi di tempat kerjanya, Jumat (21/2/2025)
Lanjut Kunadi, sebanyak 116 pemohon, pihak Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP2P) Kabupaten Tuban telah menerbitkan 89 surat. Dari total surat yang diterbitkan, besaran volume hanya sekitar 300 liter.
“Dalam pengurusan surat tersebut juga harus mencantumkan jenis alat yang menggunakan BBM bersubsidi dengan daya maksimal 24 PK, dan juga harus mencantumkan nomor mesinnya juga,” tambahnya.
Besaran volume BBM bersubsidi yang diterima oleh para petani tersebut bermacam-macam. Bervariasinya volume yang diterima petani disebabkan beberapa teknis. Seperti alat yang digunakan, lama penggunaannya, serta kegunaan dari BBM subsidi nantinya.
“Untuk pengajuan berbeda untuk pertalite dan solar, jadi harus membuat dua surat permohonan kalau memang punya mesin yang menggunakan dua BBM bersubsidi itu,” kata Kunadi.
Ditempat terpisah, Kepala DKP2P Kabupaten Tuban, Eko Julianto, menjelaskan, volume maksimal BBM yang diberikan kepada para petani, untuk keperluan pertanian, ditentukan oleh Badan Pengawas Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas).
“Untuk cara mengurusnya sekarang di BPP di setiap kecamatan, Mas,” katanya.
Kunadi menambahkan jumlah kuota BBM bersubsidi yang diberikan ke petani sudah ditetapkan, sesuai dengan rekomendasi yang telah dikeluarkan. Walau teknis pengambilannya di SPBU yang sudah ditunjuk, namun tergantung juga pada kebijakan SPBU. Ada yang minta diambil sendiri oleh petani penerima, ada juga pengambilannya bisa diwakilkan.
“Saya enggak tahu pastinya, tapi kalau di SPBU Compreng ini bisa diambilkan, tetapi kalau ayah saya yang di Kecamatan Rengel sana harus mengambil sendiri kuota BBM-nya serta harus menunjukkan KTP,” tutupnya.
Adanya kebijakan dalam kasus ini, pihak kepolisian diharapkan mengambil langkah tegas untuk memastikan kasus serupa nantinya tak terulang lagi. Selanjutnya menindak penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan tegas dan jelas.
Reporter: (Iwn).
