Massa Aksi Demonstrasi dan DPRD Bersepakat Investigasi Sekaligus Audit APBD Kabupaten Lebong 2024
KABUPATEN LEBONG (Beritakeadilan.com, Bengkulu)- Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Lebong bersama masyarakat yang didampingi Yayasan Nuansa Alam Lestari menggelar aksi demo menuntut pembayaran pencairan tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN Kabupaten Lebong selama 5 bulan, Menuntut pencairan dana ganti uang (GU), menuntut pencairan dana pembayaran langsung (LS), dan Menuntut pencairan gaji rapel Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru.
Para ASN ini menggelar aksi di depan kantor Bupati, setelah berorasi namun tidak mendapatkan respon lalu mereka berjalan kaki ke arah kantor DPRD Kabupaten Lebong. Sambil membawa spanduk berisi tuntutan akan hak-hak mereka, para ASN ini juga berorasi menyampaikan keluh kesah.
Koordinator aksi Devi Gunawan menjelaskan bahwa pihaknya dan anggota DPRD sudah bersepakat untuk bersurat ke BPK RI perwakilan BPK Provinsi untuk melakukan audit dan investigasi APBD Kabupaten Lebong tahun anggaran 2024.
"Kita sudah diterima dengan baik, sudah bersepakat dengan anggota DPRD untuk melakukan audit dan Investigasi APBD, dan surat itu akan dikirimkan ke BPK RI dan BPK Provinsi, kita mengapresiasi upaya itu, tetapi kita akan tetap terus mengawal atas surat tersebut dan menunggu hasil dari audit dan Investigasi ini,"jelas Devi sesaat setelah keluar dari ruangan DPRD Kabupaten Lebong, Rabu, (11/12/2024).
"Terkait Masalah TPP pihak DPRD akan melakukan hearing secepatnya, untuk mendapatkan jawaba itu kita akan selalu berkoordinasi dengan pihak DPRD mungkin tidak dengan melakukan aksi, tapi hering dengar pendapat secara mendalam," ujarnya.
Devi menambahkan jika aksi mereka tidak mendapatkan kejelasan tindak lanjut, maka mereka akan melaporkan permasalahan ini ke tingkat aparat penegak hukum yang lebih tinggi.
"Jika upaya ini dikebiri tidak ada kejelasan maka kami akan melakukan upaya tegas untuk melaporkan ke KPK RI atau ke Kejagung RI dan Mabes Polri kita lihat nanti perkembangan selanjutnya," tegas Devi.
Di waktu dan tempat yang sama Wilyan Bachtiar menambahkan bahwa Yayasan Nuansa Alam Lestari (NAL) merupakan pendamping ASN dalam memperjuangkan hak mereka.
"Yayasan NAL ini perlu diketahui dan kami pertegas, adalah sebagai pendamping sebagai perjuangan hak-hak ASN, ini tidak hanya memperjuangkan TPP tetapi juga menyangkut banyak hak pegawai, termasuk juga DHLT dan seluruh perangkat yang sampai saat ini belum menerima haknya," papar Wilyan yang juga sebelumnya merupakan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Lebong.
"Tuntutan kami tadi sudah sangat tegas, meminta di audit dan Investigasi oleh BPK RI, dan eksekutif juga harus segera dipanggil dalam bulan Desember ini harus selesai hak-hak yang jadi tuntutan masyarakat maupun ASN".
Wilyan berharap jika batas waktu Desember 2024 hak para ASN belum juga terealisasi, maka harus ada kepastian hukum yang jelas, apakah ada pelanggaran yang ditemukan atau dilakukan oleh oknum di Kabupaten Lebong.
"Apabila bulan Desember jelas didepan kita hak-hak mereka belum juga mereka peroleh maka, kepastian hukum dalam masalah ini terhadap anggaran. Maka harus jelas ada kepastian hukumnya terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik OPD atau Eksekutif di kabupaten Lebong," tegasnya.
Beritakeadilan.com mendapatkan salinan isi surat dari DPRD yang ditujukan Kepala BPK RI Perwakilan Bengkulu dengan Nomor surat 005/47/DPRD/2024, ditandatangani Rinto Putra Cahyo Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Lebong, berikut isi surat tersebut.
Sehubungan telah dilaksanakannya hearing dan dengar pendapat dari aksi damai ASN Kabupaten Lebong pada tanggal 11 Desember 2024 yang bertempat dikantor DPRD Kabupaten Lebong disepakati beberapa hal yang salah satunya adalah permintaan Audit dan Investigasi APBD dan APBD perubahan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2024.
Berkaitan dengan hal tersebut diatas bersama ini kami menyampaikan permohonan audit dan Investigasi APBD dan APBD perubahan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2024.
(Suardi/Nguik).
