Komisi VI DPR RI Dukung Eksistensi BTN Dalam Pemenuhan Pembiayaan Perumahan Rakyat di Tapanuli Utara

KABUPATEN TAPANULI UTARA (Beritakeadilan, Sumatera Utara) - Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Martin Manurung melaksanakan kegiatan sosialisasi bertajuk "Peluang dan Tantangan Pembiayaan Perumahan" di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Senin, 22 Mei 2023.

Martin menyampaikan bahwa saat ini kekurangan pasokan perumahan atau backlog perumahan di Indonesia mencapai 12,7 juta unit. Termasuk kebutuhan rumah untuk para milenial.

"Masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah termasuk para milenial yang jumlahnya sekitar 31% dari total penduduk Indonesia," kata Martin.

Martin menjelaskan bahwa saat ini pemerintah terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan kekurangan perumahan tersebut. Dan salah satu pihak yang selama ini berperan aktif dalam upaya pemenuhan perumahan itu adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

Martin mengatakan, eksistensi BTN sangat penting, yaitu dalam menjalankan fungsinya sebagai bank BUMN yang fokus pada pembiayaan rumah rakyat.

Karena itu, lanjut Martin, peran BTN tersebut perlu didukung berbagai pemangku kepentingan (stakeholder), termasuk Komisi VI DPR. Tujuannya, agar BTN bisa lebih besar lagi dalam membiayai rumah rakyat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Backlog perumahan yang saat ini mencapai 12,7 juta unit, bukanlah tugas dari Bank BTN semata untuk bisa mengurangi angka yang sangat tinggi tersebut. DPR akan mendukung dengan menerbitkan berbagai regulasi agar sektor pembiayaan perumahan bisa tumbuh.

Martin menjelaskan bahwa sektor properti, khususnya perumahan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.

Pasalnya, lanjut Martin, dampak langsung dari sektor perumahan akan dirasakan oleh sekitar 174 sektor turunannya seperti industri semen, pasir, cat, batu dan lain sebagainya.

"Kami di Komisi VI juga mengapresiasi Bank BTN yang berkontribusi sangat besar terhadap suksesnya program sejuta rumah yang menjadi andalan Pemerintahan Jokowi. Selain mewujudkan rumah impian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sektor perumahan juga menyerap sekitar 500.000 tenaga kerja untuk setiap pembangunan 100.000 unit rumah," kata Martin.

Martin juga mengatakan bahwa sehubungan dengan hal tersebut, DPR mendukung Relaksasi POJK 48/POJK.03/2020 untuk Sektor Perumahan diperpanjang.
"Hal ini penting dilakukan mengingat masih berjalannya pemulihan usaha di sektor perumahan," kata Martin.

Tak lupa, Martin juga meminta kepada pemerintah daerah setempat dan stakeholder terkait pembangunan perumahan untuk mendukung gerakan masyarakat mudah punya rumah seperti memberikan kemudahan perizinan.

"Peluang bisnis pembangunan perumahan terbuka sangat lebar, di mana masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah," ujar Martin.

Martin juga mengatakan bahwa perbankan seperti Bank BTN perlu terus dilibatkan dalam penyaluran program bantuan sosial pemerintah.

Dan terakhir, lanjut Martin, DPR akan mengawal percepatan impelementasi Bank Tanah untuk memastikan ketersediaan lahan agar memudahkan suplai rumah terjamin dengan harga yang terjangkau.

(M.NUR)