KABUPATEN BOJONEGORO, JAWA TIMUR – Pemandangan petani menjajakan hasil panen di kawasan Car Free Day (CFD) Jalan Mas Tumapel justru memantik kritik keras. Program bertajuk B’FOS (Bojonegoro Farm on the Street) yang digagas pemerintah daerah dinilai bukan solusi, melainkan cermin rapuhnya sistem pertanian di Bojonegoro.
Ketua LSM Angling Dharma, M. Nasir, menyebut program tersebut lebih bersifat kosmetik ketimbang menyentuh persoalan mendasar.
“Kalau petani masih harus jualan di trotoar, itu bukan inovasi. Itu bukti negara belum hadir membangun sistem pasar yang layak,” tegas Nasir, Senin (4/5).
Menurutnya, B’FOS hanya menjadi panggung sesaat yang tidak menyelesaikan persoalan klasik petani: distribusi yang lemah dan ketiadaan kepastian pasar. Ia menilai, program ini sekadar tambal sulam di tengah masalah struktural yang tak kunjung dibenahi.
Sorotan juga diarahkan pada terbatasnya pasokan produk lokal yang diakui pemerintah. Bagi Nasir, kondisi itu adalah sinyal bahaya.
“Kalau hanya segelintir kecamatan yang bisa bergiliran tampil, ini bukan soal teknis. Ini menunjukkan tata kelola pertanian dari hulu ke hilir belum beres,” ujarnya.
Lebih jauh, capaian omzet sekitar Rp3 juta per kegiatan juga tak luput dari kritik. Angka itu dinilai jauh dari kata membanggakan.
“Ini bukan prestasi, tapi indikator kecilnya akses pasar. Produk lokal belum punya daya saing dan belum ditopang sistem pemasaran yang kuat,” katanya.
Nasir juga menolak narasi yang mendorong petani untuk lebih aktif mencari pasar sendiri. Menurutnya, pendekatan tersebut keliru jika pemerintah belum membangun fondasi yang memadai.
“Jangan dibalik. Petani bukan pedagang kaki lima yang harus berburu pasar. Pemerintah wajib menjamin penyerapan hasil panen, menjaga stabilitas harga, dan membangun rantai distribusi,” tegasnya.
LSM Angling Dharma menilai, yang dibutuhkan petani bukan panggung keramaian akhir pekan, melainkan kepastian ekonomi yang berkelanjutan.
“Kalau petani masih bergantung pada CFD untuk menjual hasil panen, maka klaim Bojonegoro sebagai lumbung pangan patut dipertanyakan,” pungkas Nasir.
Ia mengingatkan, program seperti B’FOS tidak boleh berhenti sebagai seremoni, tetapi harus menjadi titik awal pembenahan total sistem pertanian, dari produksi, distribusi, hingga pasar.
Belum ada komentar