KABUPATEN BOJONEGORO, JAWA TIMUR – Ancaman musim kemarau kembali membuka persoalan lama di Bojonegoro: kebijakan pengelolaan air yang dinilai tak konsisten. Di lapangan, tanah mulai retak. Dalam kebijakan, pemerintah masih bertumpu pada imbauan normatif.
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) meminta petani lebih bijak mengelola air. Imbauan serupa berulang tiap tahun—penyesuaian pola tanam, pengaturan distribusi, hingga penguatan koordinasi. Namun, langkah konkret dinilai tak sejalan.
Keluhan datang dari petani di wilayah selatan Bengawan Solo. Distribusi air disebut tak merata. Sejumlah jaringan irigasi rusak dan belum tertangani serius. Dalam situasi ini, imbauan efisiensi dinilai hanya memindahkan beban ke petani.
Persoalan tak berhenti di level teknis. Perencanaan jangka panjang dinilai tak solid. Pemerintah sebelumnya mendorong intensifikasi untuk mengejar produksi. Namun saat ancaman kekeringan muncul, petani justru diminta menahan risiko tanam. Arah kebijakan berubah tanpa transisi yang jelas.
Ketua LSM Angling Dharma, M Nasir, menilai akar persoalan terletak pada ketiadaan desain besar pengelolaan air.
“Setiap tahun kita bicara hal yang sama, tapi solusinya tidak berkembang. Ini menunjukkan ada masalah di level kebijakan,” ujarnya, Rabu (28/4/2026).
Minimnya transparansi memperburuk situasi. Data cadangan air, prioritas distribusi, hingga langkah mitigasi krisis tidak disampaikan terbuka. Petani bergerak dengan informasi terbatas, sementara kebijakan kerap berubah.
Desakan agar pemerintah daerah bersikap tegas dan konsisten pun menguat. Pengelolaan air dinilai tak cukup diselesaikan dengan imbauan musiman. Dibutuhkan kebijakan terintegrasi—mulai dari perbaikan infrastruktur, penguatan irigasi, hingga kepastian arah sektor pertanian.
“Kemarin bilangnya mau buatkan sumur bor, sekarang suruh ngelola air semaksimal mungkin,”kata Nasir.
Ia menegaskan, tanpa konsistensi program, siklus lama akan terus berulang: kemarau datang, imbauan muncul, petani bertahan sendiri, krisis tak pernah benar-benar selesai.
Sebelumnya, Wakil Bupati Nurul mendorong percepatan tanam padi pada Maret hingga Mei agar panen berlangsung sebelum puncak kemarau. Pemerintah juga mengarahkan diversifikasi ke jagung dan tembakau yang dinilai lebih adaptif terhadap kondisi kering.
Di sisi lain, DKPP menyebut pengelolaan air difokuskan pada optimalisasi sarana yang ada-bendungan, embung, jaringan irigasi, hingga pompanisasi. Pemanfaatannya diklaim dilakukan secara terukur dan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan.
Namun pola lama terus berulang: rencana tak sejalan dengan realisasi. Saat kemarau mulai menggigit, yang dipersoalkan bukan lagi imbauan, melainkan arah kebijakan pemerintah yang tak kunjung konsisten.
Belum ada komentar