Proyek Saluran Limbah di Tuban Menelan APBD Ratusan Juta, Pihak Inspektorat Lempar Tanggung Jawab Pengawasan
KABUPATEN TUBAN (Beritakeadilan.com, Jawa Timur) - Setelah viral, proyek saluran pembuangan air limbah di Desa Tunggulrejo, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, baru melengkapi papan informasi pekerjaan.
Parahnya lagi, setelah menuai sorotan tajam dari beberapa aktivis, pihak Pemerintah Desa (Pemdes) setempat juga baru melakukan evaluasi dan mengambil tindakan yang signifikan.
Sebelumnya diberitakan, bahwa proyek yang bersumber dari APBD Tahun 2025 dengan nilai pagu Rp.233.912.000 ini seolah-olah seperti proyek siluman tanpa identitas dan amburadul dalam pelaksanaannya.
Berkaitan dengan semua hal diatas, seorang pegawai Inspektorat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban saat dimintai tanggapan, pihaknya menjawab secara normatif dan menitikberatkan fungsi pengawasan pada lingkup kecamatan.
"Di kecamatan tu ada tim evaluasi kecamatan mas, secara berkala mereka akan mengadakan evaluasi, dan mereka lebih dekat dan lebih mudah mengawasi, langsung saja konfirmasi ke camatnya," terang Bambang melalui pesan WhatsApp (WA), Jum'at (08/08/2025).
Screenshot tanggapan dari salah satu pegawai inspektorat Tuban Bambang.
Lebih lanjut, saat diinformasikan jika pihak Kecamatan Singgahan lebih memilih bungkam terkait pengawasan terhadap pelaksanaan proyek tersebut. Bambang justru terkesan melakukan pembelaan dengan mengkritisi informasi yang beredar luas di masyarakat.
"Ya itulah seninya wartawan bagaimana mendapatkan informan yang mudah memberikan informasi, mungkin tulisan-tulisan anda kurang menarik untuk diberikan informasi yang bagus," balasnya.
Selain itu, saat disingung temuan inspektorat pada tahun 2024 terkait proyek pembangunan irigasi yang terbengkalai, Bambang menjelaskan jika dirinya sebenarnya malas memberikan statement, karena merasa terdapat opini untuk inspektorat.
"Tapi saya orangnya tetep berusaha memberikan statement, walaupun singkat," pungkasnya.
Di sisi lain, asumsi publik kian liar dan mengerucut pada lemahnya pengawasan para pemangku kebijakan yang ada di Kabupaten Tuban. Apakah hal tersebut merupakan kelalaian atau justru pembiaran karena adanya dugaan konspirasi tertentu.
Penulis: (Iwn).
