Pemkab Bojonegoro Gelar Acara Bimtek Pemutakhiran Data DAMISDA, Serius Mengentaskan Kemiskinan
KABUPATEN BOJONEGORO (Beritakeadilan.com, Jawa Timur) – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali menegaskan komitmennya dalam upaya mengentaskan kemiskinan melalui pemutakhiran data yang akurat. Salah satu langkah nyata diwujudkan dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemutakhiran Data Mandiri Kemiskinan Daerah (DAMISDA) Semester I.
Kegiatan ini digelar selama dua hari dan diikuti oleh sekretaris desa (sekdes) serta operator desa se-Kabupaten Bojonegoro. Acara dimulai Rabu (23/7/2025) hingga Kamis (24/7/2025) di ruang Angling Dharma, Gedung Pemkab Bojonegoro.
Pemutakhiran data menjadi upaya konkret dalam menghasilkan data kemiskinan yang valid, faktual, dan berkelanjutan. Melalui DAMISDA, desa dan kelurahan diberi kewenangan untuk memperbarui data kemiskinan secara mandiri, dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses verifikasi kondisi sosial ekonomi.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, dalam sambutannya menjelaskan pentingnya keakuratan data dalam menunjang realisasi program prioritas daerah. Ia menyampaikan bahwa pada tahun ini APBD Bojonegoro mencapai Rp7,6 triliun, yang bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah. Namun, dana yang bisa dikelola secara riil sekitar Rp 4,85 triliun karena belum semua anggaran dari pusat dipastikan bisa terealisasi.
“Pemkab Bojonegoro memiliki sejumlah janji kepada masyarakat, seperti mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Semua itu hanya bisa direalisasikan bila kita memiliki data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Wakil Bupati.
Ia menambahkan, program pengurangan kemiskinan dijalankan melalui berbagai intervensi seperti GAYATRI (Gerakan Ayam Petelur Mandiri), bantuan domba kesejahteraan, dan bibit pertanian.
Sementara untuk peningkatan IPM, pemerintah fokus pada peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan. Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, Pemkab secara aktif mendorong pelaku UMKM agar naik kelas.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro, Achmad Gunawan menambahkan bahwa saat ini terdapat 54.016 kepala keluarga miskin atau setara dengan 145.521 jiwa. Oleh karena itu, Pemkab memerlukan pembaruan data yang dilakukan secara berkala di tingkat desa dan kelurahan.
“Pemutakhiran data ini semestinya dilakukan setiap tahun. Dengan begitu, sistem bisa menampilkan kondisi riil masyarakat secara berkelanjutan dan menjadi dasar bagi intervensi penanggulangan kemiskinan tahun 2025 serta perencanaan kegiatan tahun 2026,” jelasnya.
Dalam bimtek selama dua hari ini, peserta diberikan pemahaman teknis terkait pengisian formulir Damisda, penggunaan indikator kemiskinan daerah, hingga simulasi validasi data. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas aparatur desa dalam menghasilkan data yang akurat, sekaligus menjadi acuan bagi kebijakan yang lebih adil dan tepat sasaran.
Melalui pendekatan berbasis data partisipatif, Pemkab Bojonegoro menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan bukan sekadar soal menyalurkan bantuan, tetapi tentang merancang perencanaan yang berbasis pada fakta dan kondisi riil di lapangan sebagai langkah menuju keadilan sosial yang lebih merata.
Data yang valid dan akurat menjadi kunci agar setiap program dapat dijalankan secara tepat sasaran, efektif, dan benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(Iwn/mcb)
