Ghofur-Firosya Usung Digitalisasi dan Transparansi Untuk Wujudkan Kabupaten Lamongan Bebas KKN
KABUPATEN LAMONGAN (Beritakeadilan, Jawa Timur) - Bertempat di Ballroom Harris Hotel Surabaya, Kamis (7/11/2024) malam, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan kembali menggelar acara debat publik Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.
Sedikit berbeda, dalam acara debat publik yang kedua dengan tema "Meningkatkan Layanan Publik yang Inovatif, Inklusif, dan Berkeadilan dalam Upaya Menyelesaikan Persoalan Daerah" tersebut, kedua pasangan calon, Abdul Ghofur-Firosya Shalati (Bagus) dan Yuhronur Efendi-Dirham Akbar Aksara (Yes-Dirham), terlihat bersemangat saling memaparkan gagasan visioner masing-masing.
Seperti halnya Pasangan calon nomor urut 01, Ghofur-Firosya (Bagus) yang mengusung solusi berbasis digital dan transparansi untuk membawa perubahan nyata bagi Lamongan, melalui program unggulan yaitu Lamongan SIGAP (Solutif, Integratif, Akuntabel, Partisipatif).
"Digitalisasi layanan publik adalah langkah modernisasi yang akan mempermudah aksesibilitas dan meningkatkan transparansi di seluruh Lamongan. Hal ini dapat mendorong pemerintahan yang transparan," kata Ghofur.
Selain itu, Ghofur menyatakan komitmennya untuk memperluas jaringan internet di seluruh wilayah Lamongan, termasuk ke 23 desa yang hingga saat ini belum tersentuh akses internet. Pihaknya akan bekerjasama dengan pihak swasta dan BUMN guna memastikan semua wilayah hingga pelosok dapat terhubung dengan internet.
"Pemerataan jaringan internet di desa-desa terpencil menjadi prioritas kami. Seluruh masyarakat Lamongan harus bisa merasakan manfaat dari teknologi ini untuk meningkatkan kesejahteraan,” terangnya.
Selanjutnya pasangan Ghofur-Firosya berkomitmen untuk menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Transparansi yang memungkinkan masyarakat mengetahui peruntukan anggaran dengan jelas. Semua hal tersebut guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), terlebih komitmen antikorupsi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah ditandatangani.
“Kami ingin pemerintah yang bersih dan transparan. Pajak dan retribusi harus dikelola dengan terbuka, sehingga masyarakat bisa mengetahui hasil pembangunan dan kontribusi mereka,” ujarnya.
Disisi lain, publik sangat mendukung poin program yang diusung oleh Ghofur-Firosya untuk mewujudkan wilayah bebas KKN, sebab beberapa waktu lalu Kabupaten Lamongan sempat menjadi trending topik terkait kasus dugaan korupsi gedung pemkab yang telah ditangani oleh KPK dan masih menggantung hingga saat ini.
Untuk diketahui, dalam kasus tersebut beberapa pejabat Pemkab Lamongan telah diperiksa, termasuk Yuhronur Efendi yang saat ini mencalonkan diri sebagai Cabup Lamongan juga turut diperiksa sebagai saksi.
Reporter: iwn
