Kapolres Sumenep Tak Segan Pecat Oknum Anggotanya Jika Terbukti Terima Pungli Galian C

KABUPATEN SUMENEP (Beritakeadilan, Jawa Timur)- Kapolres Sumenep AKBP Edo Satya Kentriko mengaku tak segan untuk memecat oknum anggota Polri yang terbukti melakukan pungutan liar (pungli) kepada pelaku tambang galian C ilegal di wilayah hukumnya.

"Kalau ada anggota saya yang meminta uang atau minta setoran, tolong laporkan kepada saya, dan saya tegasnya oknum itu akan dipecat, karena perbuatan seperti ini menodai nama baik institusi Polri," kata Kentriko dikutip dari Antara, Kamis (13/4).

Pernyataan keras itu dia sampaikan saat menanggapi tuntutan para sopir truk tentang adanya oknum polisi yang meminta setoran uang kepada para pekerja dan sopir tambang galian C di Sumenep. Sebanyak 184 sopir dum truck pengangkut galian C pada Kamis pagi berunjuk rasa ke kantor DPRD Sumenep. Mereka menyampaikan aspirasi ke wakil rakyat di DPRD Sumenep, agar Pemkab Sumenep mencabut larangan bagi pekerja tambang galian C tersebut.

Sebab, menurut mereka, akibat larangan tersebut, kini para sopir tidak lagi memiliki pekerjaan, dan demikian juga para pekerja penggali tambang. Kondisi para pekerja dan penggali tambang galian C itu makin parah, karena adanya oknum polisi yang meminta setoran setiap bulan, sehingga penghasilan pekerja makin menipis.

"Sekali lagi, tolong laporkan kepada saya, oknum yang selama ini meminta pungutan atau meminta upeti, dan saya pastikan yang bersangkutan akan saya tindak," katanya.

Anggota DPRD Sumenep M Muhri saat menemui massa aksi sopir dum truck itu berjanji akan menyampaikan aspirasi para sopir dan pekerja tambang galian C itu kepada Pemkab Sumenep. "Kalau terkait pungutan oleh oknum polisi, ini adalah urusan pimpinan Polres Sumenep. Tugas kami adalah mengkoordinasikan aspirasi ini kepada eksekutif," tuturnya.

Unjuk rasa para sopir dan pekerja galian C ke kantor DPRD Sumenep itu sempat diwarnai aksi penggeledahan dan sempat memanas, tetapi berhasil diredam oleh Kapolres AKBP Edo Satya Kentriko yang memimpin langsung pengamanan aksi massa itu. (red/jpnn)