Proyek Drainase di Jalan Panglima Polim Bojonegoro Jadi Sorotan Atas Dugaan Pelanggaran Spesifikasi dan Transparansi
KABUPATEN BOJONEGORO (Beritakeadilan.com, Jawa Timur) - Proyek pembangunan drainase di Jalan Panglima Polim, Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, menjadi perhatian publik setelah ditemukan indikasi ketidaksesuaian dengan standar teknis dan prinsip transparansi. Proyek yang seharusnya menjadi solusi infrastruktur ini justru memicu pertanyaan serius terkait kualitas pelaksanaan dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Observasi lapangan menunjukkan bahwa pembangunan drainase dilakukan tanpa lapisan dasar (pedel/rabat), yang berpotensi mengurangi stabilitas dan umur konstruksi. Praktik ini mengindikasikan adanya potensi pengurangan spesifikasi yang secara langsung berdampak pada efektivitas drainase dalam jangka panjang.
Menurut keterangan warga setempat, yang enggan disebutkan namanya saat ditemui pewarta mengatakan, ketiadaan lantai dasar dapat menghambat aliran air secara optimal. "Seharusnya ada lantai dasar sebagai dasar saluran, supaya elevasinya bisa mengalir secara maksimal," ujarnya, Senin 27 Oktober 2025.
Selain itu, proyek ini juga disorot karena tidak adanya papan informasi publik yang seharusnya memuat detail proyek seperti sumber anggaran, nilai kontrak, pelaksana, dan jadwal pelaksanaan. Ketiadaan informasi ini melanggar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006, yang menekankan pentingnya transparansi dalam proyek-proyek yang didanai oleh negara.
Ironisnya lagi, Penggunaan alat berat dengan roda besi (krepyak) juga menimbulkan kekhawatiran. Jenis roda ini berpotensi merusak infrastruktur publik yang ada, seperti jalan dan trotoar. Alternatif penggunaan roda karet seharusnya dipertimbangkan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar proyek.
Upaya konfirmasi kepada kontraktor pelaksana melalui pesan WhatsApp belum membuahkan hasil. Ketidakresponsifan ini menambah keraguan publik terhadap komitmen pelaksana proyek untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat.
Masyarakat kini menantikan tindakan tegas dari pemerintah daerah untuk melakukan audit terhadap proyek ini. Evaluasi komprehensif diperlukan untuk memastikan bahwa semua pekerjaan sesuai dengan kontrak dan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama dalam setiap proyek pembangunan untuk memastikan bahwa investasi publik memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Reporter: Iwan
