Program Bangga Kencana Fokus Tekan Stunting di Madiun, Siap Kawal Indonesia Emas 2045
MADIUN (Beritakeadilan.com, Jawa Timur) - Langkah konkret untuk memperkuat kualitas keluarga Indonesia terus digaungkan melalui Program Bangga Kencana. Bertempat di Gedung Diklat Kota Madiun, Sabtu (12/7/2025), kegiatan fasilitasi teknis kembali digelar dengan menggandeng mitra strategis lintas sektor. Fokusnya jelas: percepatan penurunan stunting menuju Indonesia Emas 2045.
Kegiatan ini dihadiri oleh ratusan peserta, termasuk perwakilan dari 10 kabupaten/kota di Jawa Timur. Mulai dari Kabupaten dan Kota Madiun, Probolinggo, Blitar, Kediri, Magetan, Pacitan, Ngawi, Ponorogo, Trenggalek, hingga Mojokerto.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A, menjadi narasumber utama dalam agenda tersebut. Dalam pemaparannya, ia menegaskan bahwa stunting bukan sekadar masalah gizi, melainkan ancaman serius bagi masa depan bangsa.
“Sinergi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya kaum perempuan, sangat krusial dalam menurunkan angka stunting,” tegasnya.
“Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) harus bekerja aktif mendampingi keluarga sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), sesuai amanat Perpres No. 72 Tahun 2021,” sambungnya.
Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN, Prof. Budi Setiyono, Ph.D, mengingatkan bahwa mimpi Indonesia menjadi negara maju pada 2045 bukan utopia, melainkan target yang harus diperjuangkan secara kolektif.
“Ibu-ibu adalah tiang negara. Harus tahu peran dan langkah konkret yang dilakukan agar mimpi Indonesia Emas bisa dicapai,” ujarnya lantang.
Ia juga menegaskan pentingnya kualitas SDM yang berawal dari keluarga. Stunting, kata dia, bisa merusak masa depan anak secara fisik, pendidikan, hingga sosial.
“Kalau anak lahir dalam kondisi stunting, masa depannya terancam. Kita tidak bisa diam,” tegasnya.
Tak hanya soal gizi, edukasi kesehatan mental dan spiritual dari pranikah hingga pasca kelahiran kini juga menjadi fokus BKKBN, termasuk melalui aplikasi digital konseling keluarga. Bahkan, Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah yang tertuang dalam Surat Edaran Kepala BKKBN Nomor 7 Tahun 2025 kini digalakkan sebagai bagian dari pembentukan karakter anak.
Kepala Perwakilan BKKBN Jatim, Dra. Maria Ernawati, MM, menyatakan pentingnya pemetaan penyebab stunting di setiap daerah sebelum menentukan intervensi.
“Harus dipetakan dulu. Apakah karena kemiskinan, pola asuh yang salah, penyakit bawaan, atau lingkungan yang tidak sehat. Semua itu punya pendekatan berbeda,” jelasnya.
Ia membagikan pengalamannya di Sulawesi Tengah, di mana walaupun ikan melimpah, stunting tetap tinggi akibat kesalahan persepsi masyarakat terhadap makanan bergizi.
“Mie instan dianggap makanan sehat karena ditambahi ikan. Padahal ini keliru. Ikan seharusnya dikonsumsi langsung oleh anak-anak, bukan dijual semua,” ungkapnya.
Maria juga mengenalkan www.siapbahagia.com, platform digital BKKBN yang melayani ribuan masyarakat tiap bulannya untuk konsultasi gratis terkait parenting, kesehatan keluarga, hingga pencegahan stunting.
“Dalam satu bulan, kami bisa menerima 3.000 klien. Ini membuktikan bahwa edukasi digital sangat efektif,” imbuhnya.
Dari data terbaru, prevalensi stunting di Kota Madiun berada di angka 11 persen, lebih rendah dari rata-rata Jawa Timur yang mencapai 14,7 persen. Meski begitu, Dra. Maria menegaskan pentingnya menjaga capaian ini.
“Kota Madiun cukup bagus. Tapi jangan puas. Kita harus terus menjaga dan memperbaikinya agar generasi masa depan tumbuh sehat dan kuat,” pungkasnya.
Kegiatan fasilitasi teknis ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan penguatan koordinasi lintas wilayah dan pemangku kepentingan. Sinergi antara DPR RI, BKKBN, OPD KB, kader lapangan, hingga komunitas perempuan menjadi tulang punggung untuk menciptakan generasi unggul bebas stunting menuju Indonesia Emas 2045.(R1F)
