Kepala BP2MI Bakal Sikat Siapa pun Jika Terlibat Mafia Perdagangan Orang
KOTA MATARAM (Beritakeadilan, Nusa Tenggara Barat)-Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan tak akan pandang bulu saat memberantas mafia atau sindikat penyalur PMI (Pekerja Migran Indonesia) Ilegal.
Dia juga berharap Polri tak segan untuk mengangkap dan memberikan sanksi keras kepada sindikat ilegal tersebut. Jika ada oknum atau sindikat ilegal di BP2MI, Benny menegaskan, langsung membasmi dari instansi yang dipimpinnya.
"Siapapun, baik pejabat maupun staf di lingkungan BP2MI terlibat dalam penempatan ilegal atau perdagangan orang, maka (akan berurusan) dengan penegak hukum kepolisian Republik Indonesia. Tidak perlu ragu untuk melakukan penangkapan, silahkan proses hukum,’’ kata Benny dalam acara Diskusi Publik yang diselenggarakan BP2MI bersama Menko Polhukam Mahfud MD di Batam, Kamis (6/4). Waketum Partai Hanura ini merasa tak rugi, jika harus kehilangan satu ASN atau PNS yang nakal. Menurutnya, hal tersebut tidak akan merugikan negara. "Lebih baik selamatkan satu orang anak bangsa agar tidak menjadi korban perdagangan manusia. Ada 1-10 bahkan 100 ASN di Lingkungan BP2MI yang harus diproses hukum," ujar Benny.
Benny mengatakan seluruh ASN seharusnya jadi ujung tombak dalam memberantas sindikat PMI ilegal. Benny berharap semua stakeholder terlibat dalam perang semesta melawan sindikat. “Sesungguhnya yang dibutuhkan saat ini adalah komitmen kita kepada merah putih dan republik. Yakni, dengan menguatkan kerja dan aksi nyata bersama, melibatkan semua kekuatan elemen 24 Kementerian/Lembaga,” tegas Benny.
Dia mengajak pemerintah pusat dan daerah, organisasi keagamaan-kemasyarakatan dan organisasi pemuda, pegiat kemanusiaan, NGO serta kekuatan masyarakat sipil lainnya untuk memerangi sindikat perdagangan manusia.
Dalam kesempatan yang sama, Mahfud MD juga menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menindak tegas pelaku sindikat mafia perdagangan orang dengan modus dipekerjakan ke luar negeri. Mahfud berjanji akan membawa hasil investigasi yang dilakukannya dengan BP2MI di Pelabuhan Internasional Batam Center ke dalam rapat pihak terkait di Jakarta.
“Kenapa saya hadir ke sini, karena hukum penindakan TPPO di sini macet, makanya saya hadir. Untuk penegakannya nanti saya akan rapatkan di Jakarta," ujarnya. Hadir sebagai narasumber dalam diskusi tersebut di antaranya, Komisi I DPR RI, Christina Aryani, Kabinda Kepri, Gubernur Kepri, Pimpinan Komnas HAM, Aktivis Perempuan Yenny Wahid. Direktur Jenderal Imigrasi, Ketua Dewan Pengarah BPIP, Pimpinan PB NU, Kadensus 88 Anti Teror POLRI, dan sejumlah narasumber lainnya. (red/jpnn)
