Dr Zaid Kamal Mengatakan Gubernur Sumatera Selatan Wajib Melaksanakan SK Mendagri Terkait Pelantikan Wabup Muara Enim

BEDIL (Palembang) - Ratusan Massa lakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor pemerintah provinsi Sumatera selatan, Selasa (09/01/2023) menuntut segera melakukan pelantikan Wakil Bupati Ahmad Usmarwi Kaffa.

Kemarahan masyarakat Muara Enim terjadi akibat Gubernur Sumatera Selatan selalu menunda untuk melakukan pelantikan Wabup Muara Enim, dengan berbagai alasan padahal sebagai seorang Gubernur berkewajiban untuk menjalankan SK Mendagri terkait hal tersebut.

Seperti yang diungkapkan oleh Dr Zaid Kamal, M,Si salah satu masyarakat Sumatera selatan, Selasa (09/01/2023) dirinya mengatakan melihat reaksi kemarahan masyarakat Muara Enim yang disebabkan oleh tindakan Gubernur Sumatera Selatan yang selalu menunda pelantikan Wagub Muara Enim itu sangat beralasan.

" Sebenarnya apa yang dilakukan oleh masyarakat Muara Enim yang memutuskan untuk melakukan aksi unjuk rasa di kantor pemerintah provinsi Sumatera selatan yang menuntut untuk segera melakukan pelantikan terhadap Wabup Muara Enim itu sangat beralasan", kata Zaid

Dilanjutkannya, Jika dilihat dari surat Kemendagri sudah jelas bahwa untuk segera melakukan pelantikan kepada Wakil Bupati terpilih dan memberhentikan Pejabat Wabup Muara Enim, jadi tidak ada alasan Gubernur menunda pelantikan tersebut.

" Semua masalah dan kemarahan ini seharusnya tidak terjadi jika saja Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mau menjalankan Surat Keputusan Kemendagri , terkait Pelantikan Wakil Bupati Muara Enim terpilih sekaligus memberhentikan Pejabat Wabup Muara Enim, jadi memang tidak ada alasan bagi Gubernur untuk menunda pelantikan tersebut",ungkapnya

Diuraikannya, Bahwa Surat Keputusan Kemendagri itu sudah sangat tepat dan sesuai prosedur hukum, karena menjalankan hasil keputusan politik melalui pemilihan di DPRD Kabupaten Muara Enim dan tugas seorang Gubernur hanyalah menjalankan perintah dari SK Mendagri tersebut.

" Hingga saat ini banyak pihak yang mempertanyakan alasan Gubernur Sumatera Selatan melakukan penundaan pelantikan, padahal SK Kemendagri tersebut sah dan sesuai prosedur hukum, karena telah menjalankan hasil keputusan politik melalui pemilihan di DPRD kabupaten Muara Enim dan perlu diketahui bahwa tugas seorang Gubernur hanyalah sesegera mungkin menjalankan perintah dari SK Mendagri tersebut", tegasnya

Dr Zaid Kamal yang dikenal sebagai salah satu pemerhati politik di Sumatera selatan mengharapkan agar Gubernur Sumatera Selatan agar lebih bijaksana dan segera melakukan pelantikan agar tidak terjadi kisruh yang lebih dari ini nantinya.

" Kita sebagai masyarakat Sumatera selatan tentu saja prihatin dengan adanya aksi unjuk rasa ini yang seharusnya tidak terjadi, dan bersama sama meminta Gubernur Sumatera Selatan agar lebih bijaksana dan segera melakukan pelantikan Wabup Muara Enim, untuk menghindari kisruh yang lebih besar lagi nantinya", tutup Zaid

(Kusnaini)