Protes Warga Jatinegara Indah pada Pemilik Tangki Migor, Lurah: Prinsipnya Disini bukan Tempat Parkir Mobil Gede dan Pergudangan
Selain dinilai mengganggu kenyamanan, biang kemacetan karena sering digunakan lalu lalang mobil tangki Minyak Goreng (Migor) dengan beban muatan yang tinggi membuat jalan rusak, sehingga Warga Perumahan Jatinegara Indah, Cakung, Jakarta timur, lakukan protes.
BEDIL (Jakarta)- Untuk menyikapi polemik ini, warga Perumahan Jatinegara beserta pengurus RW 09, Pihak Kelurahan, PT Cakra selaku pihak Developer, Pemilik lahan dan pemilik truk tangki minyak goreng lakukan pertemuan untuk mencari solusi dan kesepakatan, namun berujung gagal, Minggu (06/11/2022).
Padahal, menurut warga keberadaan mobil truk minyak goreng yang menggunakan lahan di Jalan Perumahan Jatinegara Indah Rt 10 / Rw 09 Kelurahan Jatinegara Baru, Cakung, Jakarta Timur juga dinilai tidak mempunyai ijin dari pemerintah setempat dan Jalan yang digunakan tersebut kapasitas konstruksi tidak layak untuk dilalui oleh kendaraan dengan kapasitas lebih dari 8 Ton dan yang akan mengakibatkan mobilitas lalu lintas akses masuk perumahan Jatinegara Indah akan terjadinya kemacetan dan warga perumahan jatinegara baru keberatan.
Menurut surat pemberitahuan pertemuan yang dikeluarkan oleh pihak pen RW 09 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung, Jakarta Timur yang ditembuskan kepada pihak Walikota Jakarta Timur, Camat Cakung, Lurah Jatinegara, PT.Cakra Larasasri dan Ketua RT.01/RT.10 yang sampai juga keawak media mengatakan.
"Diawal proyek pada saat pekerjaan pemerataan lahan dan pemagaran BRC kami sudah komunikasikan dengan pihak salah satu staf pengawas lapangan tentang pembangunan jembatan akses masuk ke lokasi lahan pool mobil tangki minyak goreng yang membongkar tiga tiang pagar setinggi 9 Meter dan pengamanan Taman penghijauan akses masuk dari pintu gerbang Jatinegara Indah dan proyek ini tidak ada pemberitahuan secara resmi kepada lingkungan.Jalan Akses Perumahan Jatinegara Indah saat ini perawaatannya masih dalam tanggung jawab warga masyarakat khususnya warga perumahan Jatinegara Indah karena Fasos & Fasum belum diserahkan ke Pemerintahan Daerah DKI Jakarta oleh PT. Cakra Persada & PT. Cakra Larasasri."
Lurah Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur Slamet Sihabudin,S.Ap. saat di minta konfirmasinya terkait polemik yang terjadi mengatakan tidak ada imbas kelingkungan dan apalagi lahan fasos / fasum itu masih belum diserahkan ke Pemda.
"Terkait dengan mobil mobil itu terus terang perijinannya belum ada yang akan berimbas kelingkungan, ini Fasos & Fasumnya mengingat belum diserahkan kepada Pemda jadi kewenangannya masih di lingkungan. Tapi saya dari pihak kelurahan dari pihak pemerintahan yang paling depan pada prinsipnya ini akan menjamu aktifitas warga karena kenapa begitu masuknya mobil tangki ke wilayah, ini dan sayapun benar benar merasakan dengan adanya terkait adanya mobilnya masuk lingkungan, ini menimbulkan kemacetan karena apa ini manuvernya memakan waktu karena keterbatasan jalan yang ada, jadi kedepan ijin kepada seluruh lingkungan terutama seperti RT/RW dan seluruh warga yang ada. Prinsifnya di sini bukan tempatnya perpakiran mobil mobil yang gede dan pergudangan, jadi kesepakatan semua unsur RT dan RW pada prinsifnya menolak mobil tengki yang parkir dan yang mengadakan kegiatan di RW 09," jlentreh Lurah Jatinegara dengan tegas.
Sedangkan Ketua RW 09 Kelurahan Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur Drs.H.Bustami juga menyatakan jika mobil truk tersebut tidak layak ada di pemukiman warga.
"Memang hasil rapat tadi semua pengurus RT dan Tokoh Masyarakat ,keberadan pangkalan atau pool mobil truk tranton itu, sudah tidak standarnya lagi masuk dilingkungan kita karena lingkungan kita perumahan karena diperuntukkan untuk perumahan bukan untuk kawasan pergudangan bukan kawasan parkiran disini adalah perumahan dampaknya sangat luas salah satu menimbulkan kemacetan kapasitas jalan tidak sesuai sudah.menimbumkan dampak yang sangat luas terhadap lingkungan. Saya rasa itu kalau nanti kita sudah menolak tapi masih terus berjalan saya mohon kepada pemerintah untuk ambil langkah langkah yang tegas,"terangnya. (Hari.P)