Terkuak ! Milyaran Rupiah BPJS Mandiri Nunggak, Priyo Saroja: Recofusing Prodamas untuk BPJS
KOTA KEDIRI (Beritakeadilan, Jawa Timur) – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Saroja gelar aksi simpatik. Puluhan anggota LSM Saroja mendatangi kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk menguak regulasi yang dijalankan Pemerintah Daerah Kota Kediri terhadap BPJS Kesehatan.
Saat digelar aksi, www.beritakeadilan.com melihat adanya perdebatan yang sangat alot tentang regulasi aturan BPJS kesehatan baik aturan nasional ataupun aturan daerah.
Koordinator aksi, Supriyo menyatakan, bahwa pihaknya temukan bahwa warga Kediri banyak yang masih nunggak, dengan nilai sampai milyaran rupiah, sehingga relevansinya dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri.
“Suka tidak suka adakan Recofusing Prodamas ke BPJS Kesehatan dibeberapa tahun terakhir ini,” kata Priyo panggilan akrabnya saat di kantor BPJS Kesehatan Cabang Kediri, Jl. Hasanuddin No. 57, Dandangan Kecamatan Kota Kediri, Rabu (30/10) pagi.
Priyo menduga, dimungkin juga dari Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Sosial (Dinsos) membayarkan ke BPJS. "Saya menduga ini ada double rancangan anggaran biaya (rab)," ucap Priyo.
“Dugaan saya, ada oknum Pemkot Kediri dan BPJS terhadap pengelolaan, dilihat dari sumber pendanaan terhadap BPJS ini, rasanya mustahil ada persoalan hutang ataupun nunggak,” tegas Priyo.
“Untuk itu saya akan berencana melaporkan supaya di investigasi,” jelas Priyo.
Disisi lain, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kediri, Tutus Novita Dewi mengatakan, mereka menyampaikan aspirasi mereka, terkait dengan beberapa macam layanan yang ada di JKN, pihaknya menerima semua masukan dari teman-teman LSM.
"Tapi pada dasarnya kita juga harus sama-sama memahami regulasi yang ada, BPJS Kesehatan ini kan ada ketentuan yang harus kita ikuti misalkan kalau dia harus ke rumah sakit dia harus mengikuti mekanisme ke kasus pertama kemudian dia tidak jadi tangani baru bisa dirujuk ke rumah sakit kecuali kalau kondisi emergency,” terang Tutus Novita Dewi.
Terkait tunggakan BPJS Mandiri, Tutus Novita Dewi membenarkan. "Memang benar ada sekitar 20 % samapi 30 % penduduk di Kota Kediri menunggak,” ungkap Tutus Novita Dewi.
"Akan tetapi kita terus melakukan tagihan kepada Dinas Kesehatan, bukan yang lainnya lho ya, kita bicara yang mandiri, ya perusahaan pun ada yang menunggak," jelas Tutus Novita Dewi.
“Meski begitu, kita tetap lakukan penagihan dengan setiap saat setiap bulan kita melalui wa melalui SMS dan semuanya,”jelas Tutus Novita Dewi.
Terkait tentang prodamas Recofusing ke BPJS, atau membatalkan kegiatan- kegiatan yang dianggap tidak relefan atau dapat ditunda pada periode berikutnya. Tutus Novita Dewi menjawab dengan lugas. "Mohon maaf saya tidak memaham terkait program prodamas Mas,” kilah Tutus Novita Dewi. (*)
Reporter : Dedy Luqman Hakim
