Kasus Hamilnya ODGJ Menjadi Sorotan DPRD DKI Jakarta
JAKARTA TIMUR (Beritakeadilan, DK Jakarta) - Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dalam rapat koordinasi menyoroti kasus hamilnya Warga Binaan Sosial (WBS) di panti sosial Belaian Kasih. Komisi E beranggapan bahwa kasus hamilnya WBS panti sosial Belaian Kasih yang merupakan penyitas Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah kelalaian kepala panti yang tidak melalukan pengawasan dan pembinaan sesuai prosedur yang berlaku.
Sementara itu, Forum Masyarakat Jakarta (FORMAJA) menyayangkan pandangan komisi E yang hanya menyebutkan hanya kepala panti sebagai pejabat yang bertanggungjawab terhadap kasus perkosaan WBS di panti sosial Belaian Kasih.
Sonny Manulang, koordinator FORMAJA menyebutkan bahwa seharusnya Kepala Dinas Sosial juga dituntut tanggungjawabnya karena sebagai pimpinan sudah gagal dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jajarannya. Apalagi kasus hamilnya wbs di panti itu bukan ODGJ tapi Retardasi Mental (RM) beda dengan ODGJ, RM adalah kondisi orang yang mengalami rendah kecerdasan, biasanya IQ nya di bawah 70 dan mengalami kesulitan beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari.
"Bukan hanya 2 orang, info yang saya dapat lebih dari 5 orang yang diperkosa dan hamil. Semuanya adalah penyitas RM" ungkap Sonny dalam siaran persnya kepada media hari ini (26/10) di Jakarta Timur.
Sonny juga mempertanyakan sikap Kadis Sosial DKI Jakarta yang langsung menyetujui penambahan tenaga pendamping di panti sosial Belaian Kasih. Padahal kasus di panti sosial Belaian Kasih adalah bentuk kelalaian kepala panti, sehingga alasan kekurangan petugas pendamping menjadi tidak masuk akal.
"Padahal panti-panti sosial lainnya sudah lama mengajukan penambahan petugas pendamping tapi tidak digubris oleh kadis, ini ada apa ?" ujar Sonny.
Sonny menambahkan tendensi kolusi dan nepotisme di dinsos sudah lama terdengar, dimana selama ini kepala panti yang ditempatkan adalah orang-orang loyalis kadis yang diduga gampang dimintai setoran dari mark up pengadaan barang dan makanan.
"Komisi E harus mengevaluasi kinerja Kadis Sosial jika perlu dicopot karena dengan adanya peristiwa hamilnya WBS kinerjanya sangat buruk," tegas Sonny.
Faresi