Jaringan Internet dan Wifi di Kabupaten Lembata Masih Sangat Terbatas, Signal Putus Nyambung
KABUPATEN LEMBATA (Beritakeadilan, Nusa Tenggara Timur)-Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju menggantikan Jhony G. Plate yang tersangka dalam Kasus Korupsi Proyek BTS sebesar 8 Triliun. Pada saat yang bersamaan juga Presiden melantik juga Wakil Menteri Kominfo Nizar Patria dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Acara pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (17/07/2023).
Dalam menyambut Kehadiran Menteri yang baru Putra Asal Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) saat dihubungi media terhadap harapan dan pesan terhadap Menteri yang baru agar memperhatian dukungan infrastuktur Jaringan Internet yang berada di Kabupaten Lembata Khususnya dan Provinsi NTT secara keseluruhan.
“Pesan kami kepada Menteri Budi Arie yang barusan dilantik agar memperhatikan jaringan internet dan infrastruktur pendukung di Kabupaten Lembata khususnya dan Provinsi NTT pada umumnya. Jaringan di Pusaran Lewoleba Ibukota Kabupaten Lembata internetnya sangat lemot dan akses wifi juga sulit diakses karena keterbatasan sarana pendukung,” ungkap Martin Uung
Martinus Laba Uung mengungkapkan bahwa semua sektoral perlu saling mendukung termasuk dukungan terhadap pemerintahan Kabupaten Lembata. "Dukungan lewat berbagai cara kita lakukan termasuk dukungan infrastruktur jaringan kepada pemda agar aktifitas dan supporting data yang dibutuhkan dapat berjalan dengan lancar," ungkap Martinus Laba Uung.
“Di Kabupaten Lembata untuk Wi-fi dan jaringan internet masih sangat terbatas sementara dukungan user sangat tinggi, sementara sarana prasarana sangat terbatas. Kalau kita ke Lewoleba Ibukota Kabupaten Lembata, signalnya muncul hilang dan mesti cari tempat yang ada jaringan data internet,” jelas Martin.
Pelayanan jaringan internet hari ini mesti diprioritaskan agar menjadi sarana konektivitas dan komunikasi. Akses informasi, pengetahuan dan edukasi, alamat dan pemetaan, kemudahan bisnis; serta hiburan dll sudah menjadi kebutuhan pokok dan itu yang diharapkan oleh Presiden Joko Widodo. (martin uung)
