JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA-Pemerintah Indonesia secara resmi menerima hibah kapal dari Pemerintah Jepang guna memperkuat pertahanan maritim nasional. Kesepakatan strategis ini muncul setelah jajaran pimpinan TNI dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI menggelar Rapat Kerja tertutup bersama Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).
Wakil Menteri Pertahanan RI, Donny Ermawan, memimpin langsung koordinasi tersebut bersama Wakil Panglima TNI, Jenderal TNI Tandyo Budi R. Selain itu, hadir pula para Wakil Kepala Staf dari ketiga matra TNI, yakni AD, AL, dan AU, untuk memberikan paparan teknis terkait kebutuhan alutsista terkini.
Komitmen Modernisasi Pertahanan Laut
Wamenhan RI menjelaskan kepada publik bahwa proses pembahasan hibah kapal ini telah mencapai titik temu antara eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu, pemerintah akan segera menindaklanjuti prosedur administrasi agar kapal tersebut dapat memperkuat armada TNI Angkatan Laut dalam waktu dekat.
“Pemerintah dan DPR sudah setuju untuk menerima hibah dari pemerintah Jepang tersebut,” tegas Donny Ermawan di hadapan awak media usai rapat. Selanjutnya, penambahan armada ini diharapkan mampu meningkatkan intensitas patroli di wilayah perbatasan laut Indonesia yang sangat luas.
TNI Nyatakan Kesiapan Pasukan ke Gaza
Selain membahas hibah kapal, forum tersebut juga menyinggung isu kemanusiaan internasional terkait pengiriman pasukan TNI ke Gaza. Wakil Panglima TNI, Jenderal TNI Tandyo Budi R, menegaskan kesiapan penuh institusinya untuk menjalankan misi perdamaian tersebut jika sudah ada mandat resmi.
“Pada prinsipnya TNI siap, berapa pun jumlah personel yang pemerintah butuhkan,” ujar Wapang TNI dengan nada tegas. Meskipun demikian, TNI tetap menunggu kebijakan politik negara dan koordinasi lebih lanjut dengan organisasi internasional demi keamanan serta kelancaran misi di wilayah konflik.
Baca lainnya :
Peran Aktif dalam Perdamaian Dunia
Melalui rapat kerja ini, TNI kembali menunjukkan komitmen kuatnya dalam menjaga kedaulatan wilayah sekaligus berperan aktif mendukung perdamaian dunia. Langkah ini selaras dengan kebijakan pemerintah dan amanat konstitusi untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.
Selanjutnya, penguatan alutsista melalui kerja sama internasional seperti hibah kapal Jepang ini menjadi bukti nyata modernisasi pertahanan yang berkelanjutan. Walaupun rapat berlangsung secara tertutup, transparansi mengenai hasil kebijakan tetap disampaikan kepada masyarakat guna menjamin akuntabilitas kinerja militer Indonesia.
*) Penulis: M.NUR
Belum ada komentar