JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA-Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus tancap gas memperkuat ketahanan pangan nasional. Melalui koordinasi strategis lintas sektoral, Polri membangun ekosistem pertanian jagung pakan ternak yang tangguh dari hulu hingga hilir. Langkah ini menjadi bukti komitmen Polri dalam menjaga kedaulatan pangan pasca keberhasilan swasembada tahun lalu.
Rapat koordinasi ini berlangsung di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026). Karobinkar SSDM Polri sekaligus Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol Langgeng Purnomo, memimpin langsung jalannya agenda tersebut.
Evaluasi Gemilang: Indonesia Tanpa Impor Jagung
Dalam arahannya, Brigjen Langgeng menekankan pentingnya konsolidasi sektor pertanian. Beliau memberikan apresiasi atas pencapaian Indonesia yang berhasil melalui tahun 2025 tanpa melakukan impor jagung pakan ternak.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025,” ujar Brigjen Langgeng Purnomo. Oleh karena itu, rakor ini bertujuan untuk mempertajam strategi agar capaian tahun 2026 jauh lebih progresif.
Dukungan Modal: Himbara Siapkan KUR Rp180 Triliun
Pada sisi hulu, Polri berperan aktif memfasilitasi petani dalam mengakses permodalan. Bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Polri membantu mengatasi kendala finansial yang sering menghambat produktivitas petani.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, menyatakan kesiapannya mendukung penuh program ini. Pihaknya telah menyiapkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro sebesar Rp180 triliun pada tahun 2026. Dana besar tersebut diprioritaskan untuk sektor pertanian, termasuk pengembangan ekosistem jagung pakan ternak secara nasional.
Baca lainnya :
Proteksi Harga: Bulog Siap Serap Hasil Panen
Selain permodalan, Polri memberikan perlindungan konkret pada sisi hilir. Gugus Tugas Ketahanan Pangan bertugas memastikan harga jagung di tingkat produsen tetap stabil dan terhindar dari permainan tengkulak.
Polri menggandeng Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani dengan harga yang kompetitif. Berdasarkan regulasi internal per Januari 2026, Bulog menargetkan serapan satu juta ton jagung sebagai cadangan pangan pemerintah.
“Fokus kami adalah menjaga harga di tingkat petani agar minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, harga sudah mencapai Rp6.400 per kg,” tegas Brigjen Langgeng.
Mengubah Lahan Tidur Menjadi Lahan Produktif
Program ini juga menginstruksikan jajaran Polda se-Indonesia untuk mengoptimalkan lahan tidur di wilayah masing-masing. Dengan pendampingan manajerial yang berkelanjutan, petani diharapkan mampu mengelola usaha tani secara profesional.
Melalui sinergi ini, Polri tidak hanya meningkatkan produksi jagung nasional, tetapi juga meningkatkan taraf hidup petani secara berkesinambungan. Kemandirian pangan kini bukan lagi sekadar impian, melainkan hasil nyata dari kolaborasi yang terukur.
Belum ada komentar