KABUPATEN BOJONEGORO, JAWA TIMUR – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggelar Rapat Koordinasi Monitoring dan Pengendalian Program/Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rabu (4/3/2026) di Ruang Angling Dharma. Kegiatan tersebut diikuti 28 camat, seluruh kepala OPD, serta dipimpin langsung Bupati Setyo Wahono bersama Wakil Bupati Nurul Azizah.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa forum koordinasi ini menjadi instrumen strategi untuk memperkuat sinergi pemerintahan lintas wilayah. Ia memastikan peran camat sebagai aktor kunci yang kehadiran negara benar-benar dirasakan masyarakat melalui kebijakan yang responsif dan solutif.
“Posisi camat sangat penting dalam menjalankan pemerintahan di desa. Maka selalu berkomunikasi dengan masyarakat. Harus visioner, koordinatif, tegas, responsif, berintegritas dalam membangun pemerintahan yang tertib dalam menjawab tantangan yang ada,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa ketepatan perencanaan pembangunan hanya dapat tercapai apabila kebutuhan warga yang dipetakan secara akurat. Camat diminta memahami karakter demografi dan kondisi geografis wilayahnya, sekaligus mengoptimalkan potensi lokal sebagai dasar penguatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Wakil Bupati Nurul Azizah mengingatkan jajaran kecamatan agar melakukan pengawasan wilayah secara lebih intensif, termasuk terhadap bangunan yang tidak mengantongi izin. Ia menyampaikan bahwa arah prioritas pembangunan tahun 2026 difokuskan pada sektor infrastruktur dasar—jalan, jembatan, dan gedung sekolah—serta penguatan ekonomi masyarakat dan pengembangan pariwisata.
“Mana yang paling prioritas usulkan, sehingga yang menjadi harapan kita bersama sesuai Arahan Bapak Bupati, pemerintah yang hadir secara responsif dan solutif,” imbuhnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro, Edi Susanto, menjelaskan bahwa rakor kali ini memuat paparan seluruh camat terkait agenda prioritas di wilayah masing-masing. Paparan materi meliputi peta potensi daerah pada sektor pertanian, pariwisata, dan UMKM, pengelolaan aset pemerintah kabupaten, serta kebutuhan strategi infrastruktur pembangunan seperti jalan, jembatan, sekolah, dan sarana pendukung lainnya.
Selain itu, para camat juga melaporkan pelaksanaan program prioritas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro—Gayatri, Domba Kesejahteraan, dan Kolega—perkembangan verifikasi dan validasi DTSEN beserta data keluarga yang telah maupun belum menerima intervensi program daerah, serta pembekuan data di tingkat desa sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan yang diukur dan berbasis bukti.
Belum ada komentar