KABUPATEN BOJONEGORO, JAWA TIMUR – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggelar Rapat Koordinasi Monitoring dan Pengendalian Program/Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rabu (4/3/2026) di Ruang Angling Dharma. Kegiatan tersebut diikuti 28 camat, seluruh kepala OPD, serta dipimpin langsung Bupati Setyo Wahono bersama Wakil Bupati Nurul Azizah.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa forum koordinasi ini menjadi instrumen strategis untuk memperkuat sinergi pemerintahan lintas wilayah. Ia menekankan peran camat sebagai aktor kunci yang memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan masyarakat melalui kebijakan yang responsif dan solutif.
“Posisi camat sangat penting dalam menjalankan pemerintahan di desa. Maka selalu berkomunikasi dengan masyarakat. Harus visioner, koordinatif, tegas, responsif, berintegritas dalam membangun pemerintah yang tertib dalam menjawab tantangan yang ada,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa ketepatan perencanaan pembangunan hanya dapat dicapai apabila kebutuhan warga dipetakan secara akurat. Camat diminta memahami karakter demografi dan kondisi geografis wilayahnya, sekaligus mengoptimalkan potensi lokal sebagai basis penguatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Wakil Bupati Nurul Azizah mengingatkan jajaran kecamatan agar melakukan pengawasan wilayah secara lebih intensif, termasuk terhadap bangunan yang tidak mengantongi izin. Ia menyampaikan bahwa arah prioritas pembangunan tahun 2026 difokuskan pada sektor infrastruktur dasar—jalan, jembatan, dan gedung sekolah—serta penguatan ekonomi masyarakat dan pengembangan pariwisata.
“Mana yang paling prioritas usulkan, sehingga yang menjadi harapan kita bersama sesuai arahan Bapak Bupati, pemerintah yang hadir secara responsif dan solutif,” imbuhnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro, Edi Susanto, menjelaskan bahwa rakor kali ini memuat paparan seluruh camat terkait agenda prioritas di wilayah masing-masing. Materi paparan meliputi pemetaan potensi daerah pada sektor pertanian, pariwisata, dan UMKM, pengelolaan aset pemerintah kabupaten, serta kebutuhan pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan, jembatan, sekolah, dan sarana pendukung lainnya.
Selain itu, para camat juga melaporkan pelaksanaan program prioritas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro—Gayatri, Domba Kesejahteraan, dan Kolega—perkembangan verifikasi dan validasi DTSEN beserta data keluarga yang telah maupun belum menerima intervensi program daerah, serta data pengangguran di tingkat desa sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan yang terukur dan berbasis bukti.
Belum ada komentar